Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar/remaja bukan hanya dikritik oleh para tokoh agama, tetapi juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Sami’oeddin.
Komisi IV DPRD Sumenep
Wilayah Kepulauan Sumenep Krisis Guru Agama Berstatus ASN
Masalah kekurangan guru agama di wilayah kepulauan Sumenep, menurut anggota Komisi IV DPRD Sumenep Nurus Salam, penyelesaiannya perlu diprioritaskan.
Komisi IV DPRD Sumenep Tekan BOK Terserap 100 Persen
Menjelang akhir tahun, bantuan operasional kesehatan (BOK) 2023 senilai Rp10 miliar untuk 30 puskesmas di Sumenep masih belum terserap sepenuhnya.
Tidak Diajak Rembuk, Komisi IV DPRD Sumenep Akan Sidak Proyek DAK Sekolah
Adanya temuan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) mengenai beberapa proyek fisik di beberapa sekolah yang diduga dimonopoli dua kontraktor, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Masdawi ikut memberi tanggapan.
Komisi IV DPRD Sumenep Meminta Regrouping Sekolah Diminta Tegas
Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep masih pesimis untuk menghapus atau melakukan regrouping sekolah tidak ideal. Kondisi ini membuat Komisi IV DPRD Sumenep angkat bicara.
Pengerjaan Proyek Sarpras Sekolah di Kepulauan Sumenep Berjalan Lambat
Memasuki tiga bulan terakhir tahun 2023, pengerjaan sarana pendidikan, terutama perbaikan fasilitas sekolah dasar negeri (SDN) di kepulauan rata-rata masih sampai di angka 30 persen.
DPRD Sumenep: Lulusan Program Wirausaha Santri Harus Jelas dan Berkelanjutan
Pelatihan wirausaha santri selama tiga tahun diharapkan tidak hanya sebatas kegiatan formalitas. Akan tetapi harus jelas dan berkelanjutan. Sebab, anggaran yang dikucurkan cukup fantastis. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Sumenep H Masdawi, Kamis (5/1/2023).
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.