KABAR MADURA | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menyoroti sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai hanya berjalan secara formalitas tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi desa. Penilaian itu disampaikan setelah Komisi I DPRD Sampang melakukan serangkaian penilaian dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban pemerintah desa (pemdes).
Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh Salim mengatakan, banyak BUMDes yang dibentuk hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi tidak memiliki aktivitas usaha yang jelas. Bahkan, beberapa BUMDes tercatat tidak memiliki laporan keuangan yang memadai.
“Banyak BUMDes yang tidak sehat dan membutuhkan audit oleh inspektorat untuk memastikan tata kelola dan keuangannya sesuai aturan,” katanya, Senin (24/11/2025).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, kondisi itu merugikan desa karena dana yang dialokasikan untuk pembentukan dan pengembangan BUMDes tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Bahkan, kata Salim, pihaknya menemukan adanya indikasi sejumlah BUMDes hanya formalitas tanpa ada kegiatan usaha yang jelas.
“Sebagian besar BUMDes yang menerima dana desa tidak berjalan optimal,” Terangnya.
Lebih lanjut Salim mengingatkan, keberadaan BUMDes sebagai pendorong ekonomi dari tingkat desa bukan hanya sebatas nama. Hal itu sesuai dengan tujuan kebijakan nasional yang menekankan pembangunan di mulai dari desa.
“Kami tidak ingin melihat laporan tanpa melihat lapangan, untuk itu kami akan melakukan monitoring ke desa-desa untuk memastikan kondisi usaha BUMDes secara langsung,” ungkapnya.
Selain itu, dia menyebutkan pentingnya laporan keuangan yang transparan agar tidak menimbulkan kerugian publik.
“Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan apa adanya, sesuai kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (yan/zul)
