KABAR MADURA | Forum Aktivis Madura (FAM) Sampang menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sengaja mengatur agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 tersandung persoalan anggaran. Hal ini disampaikan merespons pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang yang menyebut kebutuhan pilkades mencapai Rp30 miliar, sementara kondisi keuangan daerah saat ini dinilai minim.
Ketua FAM Samsul Arifin menilai, alasan minim anggaran yang disampaikan Pemkab terkesan dibuat-buat sebagai upaya mengulur waktu agar pilkades tidak terlaksana.
“Kami menduga pemkab sengaja mengatur kondisi seolah-olah pilkades tidak bisa dilaksanakan karena ketiadaan anggaran. Padahal pilkades adalah mandat undang-undang, bukan kegiatan yang boleh ditunda hanya karena alasan teknis,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
DPMD Sampang memprediksi kebutuhan anggaran pilkades sebesar Rp120 juta per desa. Menurut Samsul, anggaran itu terlalu besar dan sengaja di-mark up.
“Jika dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, yang luas wilayahnya lebih tinggi dan kondisi sosial politiknya tidak jauh beda, hanya dianggarkan Rp 80 juta per desa,”ungkapnya.
Korlap FAM Mausul Maulana menambahkan, alasan Pemkab Sampang semakin sulit diterima ketika beberapa program lain justru tetap berjalan dengan anggaran besar.
“Kalau bicara anggaran, kami melihat banyak pos belanja lain yang nilainya besar tetap dijalankan. Artinya, pilkades bisa diprioritaskan, tinggal kemauan politiknya saja,” kata Mausul.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung bahwa pilkades merupakan amanat undang-undang. Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 disebutkan bahwa penundaan pilkades hanya dapat dilakukan karena kondisi keamanan, bencana alam, atau keadaan luar biasa lain yang ditetapkan pemerintah.
“Masalah anggaran tidak termasuk alasan yang dibenarkan oleh regulasi. Kalau alasannya hanya anggaran, itu cacat hukum. Pemkab wajib mencari solusi, bukan mencari alasan untuk menunda,” paparnya.
Kepala DPMD Sampang Yudhi Adidarta Karma memprediksi kebutuhan anggaran pilkades di Sampang sekitar Rp30 miliar. Dia menjelaskan, angka itu mencakup berbagai komponen pelaksanaan pilkades, mulai dari tahapan persiapan, teknis pemungutan suara, hingga kebutuhan pendukung lainnya.
“Perhitungan sementara yang kami lakukan, kebutuhan anggaran pilkades 2026 berkisar di angka Rp30 miliar. Itu sudah meliputi honor panitia, pengamanan, logistik, hingga pendampingan teknis,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Meski demikian, dia menyebut, angka Rp30 miliar itu masih merupakan estimasi kasar lantaran belum ada perincian resmi terkait pembiayaan tiap komponen.
“Kami belum merinci, ini baru reka-rekaan. Per desa membutuhkan anggaran Rp 120 juta,” imbuhnya. (yan/zul)
