Pagu Dana Desa 2026 di Kabupaten Sampang turun drastis dari Rp214 miliar menjadi Rp64,4 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat. Desa kini hanya menerima Rp262 juta hingga Rp373 juta per tahun.
DPMD Sampang
Dana Desa Rp130 Miliar Sampang Hangus akibat Lalai Input Data
Dana Desa tahap II tahun 2025 di Sampang senilai Rp130 miliar dipastikan hangus karena tidak dicairkan pemerintah pusat. DPRD menilai pemdes lalai administrasi, DPMD sebut kendala input laporan dan OMSPAN.
Alasan Minim Anggaran Pilkades Dinilai Alibi, Aktivis Sebut Pemkab Sampang Sengaja Ulur Waktu
Forum Aktivis Madura (FAM) menuding Pemkab Sampang sengaja mengulur waktu pelaksanaan Pilkades 2026 dengan alasan minim anggaran. FAM menilai estimasi anggaran Rp30 miliar tidak masuk akal dan berpotensi mark up, sementara regulasi tidak membenarkan penundaan pilkades hanya karena kendala anggaran.
Lebih Separuh BUMDes di Sampang Belum Kantongi Izin Operasional
Lebih dari separuh BUMDes di Sampang belum kantongi izin operasional. Dari 186 desa dan kelurahan, baru 90 yang berizin. DPMD Sampang menegaskan BUMDes wajib aktif jalankan program ketahanan pangan agar pencairan dana desa tidak terkendala.
Audiensi Aktivis di DPRD Sampang, Pemindahan Balai Desa Palenggiyan Dinilai Sarat Kepentingan
Forum Aktivis Madura (FAM) audiensi di DPRD Sampang menuding Camat Kedungdung dan Pj Kades Palenggiyan bermain dalam pemindahan balai desa. DPRD janji panggil pihak terkait.
Proyek PJU di Desa Marparan Sreseh Diduga Fiktif, Warga Akan Laporkan ke Polisi
Proyek PJU di Desa Marparan, Sreseh, Sampang, diduga bermasalah dan terindikasi fiktif. Warga melaporkan ke Polres Sampang karena hanya terpasang tiang tanpa lampu, padahal anggaran Dana Desa 2024 seharusnya untuk 60 unit PJU lengkap.
15 Desa di Sampang Berhasil Capai Status Mandiri
“Data tahun 2024, desa yang sudah berstatus sebagai desa mandiri baru ada 15 desa, karena mayoritas masih berstatus desa berkembang,” ungkapnya, Selasa (19/8/2025)
Desa Tertinggal di Sampang Dinyatakan Nihil, Fabem: Pembangunan Masih Timpang
Kabupaten Sampang diklaim bebas dari status desa tertinggal maupun sangat tertinggal berdasarkan hasil penilaian tahun 2024. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Sudarmanto.
LBH PMII Sampang Soroti Minimnya pengawasan Pelaksanaan Proyek BK Desa
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang menyoroti pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam bentuk bantuan keuangan desa (BK Desa).
DPMD Sampang: Rp20 Juta dari Anggaran Dana Desa untuk Program Smart Village
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan bahwa Rp20 juta dari anggaran dana desa (DD) wajib dialokasikan untuk penerapan smart village atau desa pintar.
Baru Lima Desa di Sampang Terima DD/ADD Tahap Pertama
Memasuki awal Mei 2025, baru lima desa di Kabupaten Sampang yang telah menerima pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahap pertama. Keterlambatan pencairan DD/ADD tersebut disebabkan penyesuaian dan pengajuan dari seluruh desa.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.