Aktivis di Sampang kembali menagih janji Wakil Bupati (Wabup) Sampang Ahmad Mahfudz terkait kepastian pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tahun 2026. Tuntutan ini menguat setelah adanya pernyataan dari Bupati Sampang H Slamet Junaidi yang menyatakan tidak ada pelaksanaan pilkades pada tahun depan.
Penundaan Pilkades
Alasan Minim Anggaran Pilkades Dinilai Alibi, Aktivis Sebut Pemkab Sampang Sengaja Ulur Waktu
Forum Aktivis Madura (FAM) menuding Pemkab Sampang sengaja mengulur waktu pelaksanaan Pilkades 2026 dengan alasan minim anggaran. FAM menilai estimasi anggaran Rp30 miliar tidak masuk akal dan berpotensi mark up, sementara regulasi tidak membenarkan penundaan pilkades hanya karena kendala anggaran.
Akademisi Ingatkan Konsekuensi Penundaan Pilkades di Sampang, Pemdes Akan Dijabat Pj Kades Terlalu Lama
Akademisi dari Universitas Bhayangkara Surabaya (UBARA) Dr Jamil mengatakan bahwa seharusnya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mempunyai landasan hukum karena hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
GMNI Kritik Penundaan Pilkades di Sampang Tanpa Produk Hukum
Penundaan pilkades di Kabupaten Sampang hingga kini menuai pro-kontra, termasuk dari kalangan aktivis. Sebab, hingga saat ini belum ada produk hukum yang memayungi penundaan pilkades tersebut.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.