KABAR MADURA | Sudah lebih dari satu bulan sejak jembatan penghubung di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, ambruk. Namun hingga awal Januari 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep belum juga memberikan kepastian kapan pembangunan jembatan permanen akan dimulai.
Kondisi ini memicu kekecewaan dan keresahan warga kepulauan yang selama ini bergantung penuh pada akses tersebut.
Jembatan yang ambruk pada Jumat (5/12/2025) itu merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan sedikitnya empat desa. Sejak kejadian, aktivitas masyarakat hanya ditopang oleh jembatan darurat hasil swadaya warga, yang kondisinya jauh dari kata aman.
Sementara itu, jembatan sementara tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat, termasuk pengangkut logistik dan kebutuhan pokok, terpaksa memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh dan biaya lebih besar.
Seorang warga Desa Bringsang, Enggek, mengungkapkan keresahan masyarakat yang terus menunggu kepastian dari pemerintah daerah.
“Sudah lebih dari sebulan belum ada kejelasan. Padahal ini akses utama warga. Kami setiap hari mempertaruhkan keselamatan karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Dia menambahkan, kondisi jembatan darurat semakin berbahaya saat air laut pasang, mengingat lokasi jembatan berada di kawasan pesisir.
“Kalau pas air pasang, air laut sudah sampai ke badan jembatan. Licin dan berisiko. Kalau sampai ada korban, siapa yang bertanggung jawab?” keluhnya.
Sebelumnya, Dinas PUTR Sumenep menyatakan bahwa pembangunan jembatan direncanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT). Pernyataan itu disampaikan pada Senin (22/12/2025).
Namun memasuki Januari 2026, tidak ada aktivitas pembangunan di lapangan, bahkan kepastian waktu pelaksanaan pun belum disampaikan secara resmi kepada masyarakat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi, menyebut pembangunan masih menunggu proses penganggaran.
“Untuk kepastiannya masih menunggu. Yang jelas di tahun 2026, karena anggarannya nanti baru masuk ke kami,” ujarnya.
Sayangnya, upaya konfirmasi lanjutan kepada pihak Dinas PUTR belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, pesan WhatsApp dan panggilan telepon wartawan tidak mendapat respons, menambah kesan lemahnya komunikasi pemerintah kepada publik.
Kelambanan ini turut menuai kritik dari anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmadi Yazid. Dia mengaku sebelumnya menerima informasi bahwa pembangunan jembatan akan dimulai Januari 2026.
“Kalau sudah disampaikan awal tahun, seharusnya ada realisasi. Ini fasilitas umum vital, bukan proyek biasa. Hak masyarakat untuk akses yang layak harus dipenuhi,” tegasnya.
Anggota Komisi III lainnya, Eka Bhagas Nur Ardiansyah, memastikan DPRD tidak akan tinggal diam.
“Kami akan terus mengawal. Dalam waktu dekat kami koordinasikan kembali dengan dinas terkait agar ada kepastian dan perkembangan yang jelas,” ujarnya.
Hingga kini, jembatan ambruk di Desa Bringsang masih tanpa penanganan permanen. Warga kepulauan harus terus berjibaku dengan keterbatasan akses dan risiko keselamatan, sementara pemerintah daerah belum mampu memberikan jawaban pasti. (ara/waw)
