Oleh: Fadali Rahman
Dosen Magister Manajemen, Universitas Madura
Peringatan Hari Dosen Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan ungkapan simbolik, melainkan menjadi ruang refleksi kritis atas arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu isu strategis yang layak diuji secara serius adalah agenda Kampus Berdampak sebuah narasi kebijakan yang menuntut perguruan tinggi tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan, solutif, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Pertanyaannya, sejauh mana agenda tersebut telah bergerak melampaui retorika kebijakan dan benar-benar terwujud dalam praktik institusional, khususnya melalui peran dosen?
Secara normatif, konsep Kampus Berdampak selaras dengan esensi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memang tidak dirancang sebagai aktivitas yang terpisah dari realitas sosial. Namun dalam praktiknya, terdapat jarak yang kian menganga antara tuntutan kebijakan dengan kondisi kerja dosen di lapangan. Dosen diposisikan sebagai aktor utama yang harus menghadirkan dampak, sementara dukungan struktural, ekosistem akademik, dan kebijakan institusional sering kali belum bergerak seiring.
Ujian pertama Kampus Berdampak terletak pada cara negara dan perguruan tinggi memaknai peran dosen. Dalam beberapa tahun terakhir, dosen dihadapkan pada eskalasi beban administratif, target luaran yang semakin kuantitatif, serta standar kinerja yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman konteks keilmuan dan sosial. Akibatnya, energi akademik dosen terserap pada pemenuhan indikator formal, bukan pada proses penciptaan pengetahuan dan transformasi sosial yang bermakna. Kampus berdampak tidak akan lahir dari dosen yang terjebak dalam rutinitas administratif yang melelahkan dan minim ruang refleksi.
Lebih jauh, tuntutan dampak sering kali direduksi menjadi angka: jumlah publikasi, sitasi, paten, atau program pengabdian. Padahal, dampak sejati pendidikan tinggi bersifat jangka panjang, kontekstual, dan tidak selalu dapat diukur secara instan. Penelitian yang memperkuat kapasitas masyarakat lokal, pengabdian yang mengubah pola pikir komunitas, atau pengajaran yang melahirkan lulusan beretika dan berdaya saing adalah bentuk dampak yang tidak selalu tercermin dalam laporan kinerja tahunan. Ketika logika evaluasi terlalu teknokratis, maka semangat Kampus Berdampak justru kehilangan substansi.
Hari Dosen Nasional juga mengingatkan bahwa kualitas dampak kampus sangat ditentukan oleh kualitas keberpihakan kebijakan terhadap dosen. Kampus yang berdampak membutuhkan dosen yang berdaya secara intelektual, institusional, dan kesejahteraan. Tanpa jaminan lingkungan akademik yang sehat, kebebasan akademik yang terlindungi, serta sistem insentif yang adil, tuntutan dampak hanya akan menjadi beban moral yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, Kampus Berdampak bukan semata agenda dosen, melainkan tanggung jawab bersama antara negara, pimpinan perguruan tinggi, dan seluruh ekosistem pendidikan tinggi.
Ujian berikutnya adalah konsistensi kebijakan. Di satu sisi, negara mendorong kampus untuk adaptif, inovatif, dan kontekstual. Namun di sisi lain, regulasi dan sistem akuntabilitas masih bersifat seragam dan kaku. Ketegangan ini membuat banyak dosen berada dalam dilema antara idealisme akademik dan kepatuhan administratif. Jika Kampus Berdampak ingin diwujudkan secara serius, maka kebijakan harus memberi ruang diferensiasi, menghargai keunikan lokal, serta mengakui berbagai bentuk kontribusi akademik di luar pola mainstream.
Pada akhirnya, Hari Dosen Nasional adalah momentum untuk menguji kejujuran kolektif kita. Apakah Kampus Berdampak benar-benar dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan tinggi, atau sekadar slogan kebijakan yang berganti seiring rezim? Dosen tidak menolak tuntutan dampak; sebaliknya, mereka adalah kelompok yang paling memahami pentingnya relevansi ilmu bagi masyarakat. Namun dampak tidak bisa diproduksi melalui tekanan sepihak dan logika target semata.
Kampus Berdampak hanya akan menjadi kenyataan ketika dosen ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan pengetahuan, bukan sekadar alat pencapai indikator. Di luar retorika kebijakan, ujian sesungguhnya terletak pada keberanian untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang manusiawi, berkeadilan, dan berpihak pada kualitas akademik. Di situlah martabat dosen dijaga, dan dari sanalah dampak sejati perguruan tinggi akan lahir.
