Oleh: Sapraji, S.Th.I., M.A.P,
Analis Politik Digital dan Kebijakan Publik.
Di dunia kebijakan publik, ada satu hal yang sering kali lebih berharga daripada anggaran, regulasi, atau bahkan dukungan politik, yaitu kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu tumbuh, sebuah program dapat berjalan dengan lebih mudah. Namun ketika kepercayaan mulai retak, bahkan program yang dirancang dengan tujuan terbaik sekalipun akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat.
Situasi itulah yang kini menjadi tantangan besar bagi Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah sorotan publik terhadap dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabatnya. Di saat masyarakat masih menunggu proses hukum berjalan secara transparan, perhatian publik mulai beralih pada pertanyaan berikutnya: bagaimana masa depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah badai ini?
Pertanyaan tersebut tidak hanya penting bagi keberlanjutan program, tetapi juga bagi jutaan keluarga Indonesia yang menaruh harapan pada upaya negara dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Dalam konteks inilah sosok Nanik S. Deyang menghadapi ujian kepemimpinan yang tidak sederhana. Tantangan yang ada bukan sekadar melanjutkan program, melainkan memulihkan kepercayaan yang mulai terguncang.
Program Makan Bergizi Gratis sejak awal bukan sekadar proyek pemerintahan biasa. Program ini merupakan salah satu simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dari akar yang paling mendasar, yaitu pemenuhan gizi. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas tenaga kerja, hingga daya saing bangsa.
Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya, dampaknya tidak berhenti pada aspek hukum. Yang ikut terdampak adalah persepsi publik terhadap institusi yang menjalankannya. Masyarakat mulai bertanya apakah program sebesar ini benar-benar memiliki sistem pengawasan yang kuat. Apakah tata kelolanya mampu menjamin bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima manfaatnya.
Di sinilah letak tantangan pertama yang harus dihadapi BGN ke depan, yakni mengembalikan keyakinan publik bahwa program yang baik tidak identik dengan tata kelola yang buruk. Publik perlu diyakinkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan tujuan besar program yang sedang dijalankan.
Namun membangun kembali kepercayaan bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan melalui konferensi pers atau pernyataan resmi semata. Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang konsisten, transparan, dan dapat diukur. Dalam konteks ini, kepemimpinan Nanik S. Deyang akan diuji bukan oleh kemampuan menyampaikan narasi, tetapi oleh kemampuan membangun sistem yang lebih kuat daripada sebelumnya.
Salah satu pelajaran penting dari berbagai kasus korupsi di sektor publik adalah bahwa persoalan sering kali bukan hanya berada pada individu, tetapi juga pada kelemahan sistem. Ketika pengawasan tidak berjalan efektif, transparansi rendah, dan akuntabilitas tidak menjadi budaya organisasi, maka ruang penyimpangan akan selalu ada. Karena itu, momentum pasca-kasus ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi juga sebagai kesempatan melakukan pembenahan institusional secara menyeluruh.
Di era digital, reformasi tata kelola sebenarnya memiliki peluang yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Teknologi memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih terbuka dan real time. Distribusi program dapat dipantau secara digital, penggunaan anggaran dapat ditelusuri lebih transparan, dan masyarakat dapat dilibatkan dalam mekanisme pengawasan melalui berbagai platform yang tersedia.
Sayangnya, banyak lembaga publik masih melihat digitalisasi sebatas alat administrasi, bukan instrumen akuntabilitas. Padahal di tengah tingginya ekspektasi publik, keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat utama untuk menjaga legitimasi kebijakan. Semakin besar program yang dijalankan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.
Tantangan kedua yang tidak kalah penting adalah menjaga agar Program Makan Bergizi Gratis tetap fokus pada tujuan utamanya. Dalam banyak kasus, kontroversi yang muncul di sekitar sebuah program sering kali menggeser perhatian dari manfaat yang sebenarnya ingin dicapai. Akibatnya, masyarakat lebih banyak membicarakan persoalan tata kelola daripada dampak program terhadap penerima manfaat.
Hal ini berbahaya karena dapat mengikis dukungan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya memiliki nilai strategis bagi masa depan bangsa. Oleh sebab itu, BGN perlu memastikan bahwa evaluasi dan pembenahan yang dilakukan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Reformasi harus berjalan bersamaan dengan keberlanjutan program.
Tantangan berikutnya adalah membangun budaya integritas yang lebih kuat di dalam organisasi. Banyak institusi publik memiliki regulasi yang baik, tetapi gagal dalam implementasi karena integritas belum menjadi bagian dari budaya kerja. Padahal keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, melainkan oleh nilai yang dijalankan oleh orang-orang di dalamnya.
Dalam konteks ini, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin bukan hanya bertugas mengelola program, tetapi juga membentuk standar moral organisasi. Ketika integritas menjadi prioritas utama, maka setiap keputusan akan selalu mempertimbangkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Yang juga perlu dipahami adalah bahwa publik saat ini jauh lebih kritis dibandingkan sebelumnya. Di era media sosial, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengawas kebijakan. Setiap keputusan, setiap penggunaan anggaran, bahkan setiap pernyataan pejabat dapat menjadi bahan evaluasi publik. Kondisi ini memang menghadirkan tekanan yang lebih besar, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk membangun tata kelola yang lebih akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan Nanik S. Deyang tidak akan diukur dari seberapa cepat kontroversi ini dilupakan publik. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada seberapa kuat BGN mampu keluar dari krisis dengan sistem yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, dan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi.
Karena sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan hanya reputasi sebuah lembaga atau keberlanjutan sebuah program. Yang dipertaruhkan adalah keyakinan masyarakat bahwa negara mampu menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Program Makan Bergizi Gratis membawa harapan besar bagi jutaan anak Indonesia. Harapan itu terlalu penting untuk dibiarkan melemah hanya karena kegagalan segelintir orang dalam menjaga integritas.
Di titik inilah tantangan terbesar Nanik S. Deyang berada. Bukan sekadar memimpin sebuah lembaga, melainkan memulihkan amanah yang sempat terguncang. Sebab dalam kebijakan publik, krisis dapat datang dan berlalu. Tetapi kepercayaan yang berhasil dipulihkan akan menjadi fondasi yang jauh lebih kuat bagi masa depan.
