KABAR MADURA | Polemik realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan. Berbagai persoalan yang mencuat mulai dari distribusi makanan, penyesuaian menu, izin operasional, hingga kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Satgas bahkan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas hingga menutup sementara dapur MBG jika ditemukan pelanggaran serius.
Menurut wakil bupati Pamekasan itu, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai standar, aman, serta layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
“Intinya, terkait semua problematika MBG harus kita tindak lanjuti. Kami selaku satgas akan menindak tegas dapur yang bersangkutan ketika ada keracunan atau hal lain,” jelas Sukri, Rabu malam (11/3/2026).
Sukri mengungkapkan, setelah Hari Raya Idulfitri pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke masing-masing SPPG. Langkah itu akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan.
Saat ini, lanjutnya, Satgas MBG juga telah memberikan teguran tertulis kepada salah satu dapur MBG karena ditemukan ketidaksesuaian dalam operasionalnya.
“Jika memang nanti ditemukan dapur yang tidak bisa dibina, kita tutup sementara. Sementara ini ada satu dapur yang sudah kena teguran tertulis,” tukasnya.
Terbaru, persoalan MBG yang sempat viral hingga menjadi perhatian nasional adalah kasus paket MBG di SMAN 2 Pamekasan. Paket makanan itu dikembalikan oleh pihak sekolah setelah salah satu menu yang disajikan diduga berupa ikan lele yang masih mentah.
Peristiwa itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat terkait kualitas serta pengawasan program MBG di Pamekasan. (nur/zul)
