KABAR MADURA | Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, KH. Kholilurrahman–Sukriyanto, mendapat apresiasi dari DPRD Pamekasan. Sebab, di tengah efisiensi anggaran yang berdampak secara nasional hingga ke daerah, keduanya dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menilai bahwa efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional turut berdampak signifikan terhadap daerah, termasuk Pamekasan. Kondisi itu, menurutnya, menuntut pemerintah kabupaten (pemkab) untuk lebih adaptif dalam menyikapi keterbatasan fiskal.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah, mulai dari bupati hingga organisasi perangkat daerah (OPD), lebih proaktif dalam mencari berbagai sumber pendanaan alternatif guna menopang pembangunan.
“Mampu bertahan di tengah badai efisiensi, patut kita apresiasi. Momentumnya kali ini bukan saling menyalahkan, tapi harus hadir bersama untuk berkolaborasi dan berkontribusi untuk masyarakat Pamekasan,” ujarnya kepada Kabar Madura, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pola kerja pemerintahan daerah tidak boleh hanya bersifat normatif dan seremonial. Dia menekankan pentingnya orientasi kerja yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan warga Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam.
Meski berada dalam tekanan efisiensi, Umam menilai, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Pamekasan sejauh ini berjalan cukup baik. Pemkab disebut tetap terbuka dan komunikatif dalam membahas berbagai persoalan bersama DPRD.
“Kami berharap, semua jajaran pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wabup menjadi leader dalam mencari (sumber) anggaran baru. Sehingga, pembangunan Pamekasan lebih dimaksimalkan,” tegasnya.
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Kholilurrahman-Sukriyanto, Umam juga menekankan pentingnya realisasi visi dan misi kepala daerah agar tidak hanya berhenti pada tataran regulatif, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah tetap butuh inovasi, butuh pola yang lebih menggali potensi. Jadi (program) tersebut tidak hanya menjadi rutinitas belaka bagi OPD,” tutupnya. (nur/zul)
