KABAR MADURA | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, menuai sorotan serius. Aduan masyarakat mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian antara jatah menu rapel yang seharusnya diterima dengan realisasi di lapangan.
Temuan ini bermula dari laporan keluarga penerima manfaat yang mencurigai adanya selisih dalam distribusi makanan. Berdasarkan hasil penelusuran, paket menu rapel yang seharusnya mencakup kebutuhan tiga hari, diduga hanya mencukupi untuk dua hari konsumsi. Selisih itu memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas distribusi program.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan H. Sukriyanto mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan tersebut. Namun, dia tidak menampik adanya potensi pelanggaran dan menegaskan akan melakukan pengawasan lebih ketat.
“Belum ada laporan resmi ke Satgas, tapi kami tetap akan mengawasi. Jika ada indikasi pelanggaran, kami akan menjembatani antara penerima manfaat dan pihak penyedia,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan itu menjelaskan, peran satgas lebih pada pengawasan dan mediasi, sementara penindakan berada di bawah koordinasi wilayah (korwil) MBG. Untuk itu, masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan di lapangan.
“Jika ditemukan menu MBG bermasalah, silakan lapor melalui nomor pribadi saya, karena terkadang laporan yang masuk tidak jelas,” tambahnya.
Wabup Sukri mengaku, sidak ke seluruh wilayah direncanakan akan dilakukan secara rutin dengan intensitas dua kali dalam sepekan.
“Kami berharap ada kerja sama yang baik dari mitra maupun SPPG, sehingga pelaksanaan program MBG bisa berjalan sesuai aturan, terutama terkait kualitas menu,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Maltuful Anam, memastikan bahwa aduan itu telah masuk ke meja komisi dan tengah diproses. Dia menilai, indikasi ketidaksesuaian menu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kualitas gizi.
“Laporan sudah masuk ke komisi dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan terus mengawasi agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai SOP, baik dari sisi pemenuhan menu maupun distribusi,” tuturnya.
Komisi IV, lanjut Ra Maltuf, sapaan akrabnya, juga akan melakukan sidak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk yang tidak dilaporkan, guna memastikan tidak ada pelanggaran serupa di titik lain.
“Sidak dan pengawasan tidak hanya dilakukan ke SPPG yang dilaporkan. Namun juga akan dilakukan menyeluruh. Artinya, kami tidak main-main dengan gizi masyarakat, khusunya di Pamekasan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala SPPG Kertagena Tengah, Fajri Amin mengakui adanya potensi ketidaksesuaian dalam distribusi, tetapi menyebut hal itu dipicu oleh belum jelasnya aturan teknis penyaluran, khususnya skema rapel.
“Ketentuannya masih abu-abu, dalam satu minggu itu apakah menggunakan anggaran lima hari atau enam hari, itu masih belum pasti. Jadi entah Senin-nya dua hari atau Kamis-nya tiga hari tidak masalah. Jadi kalau seumpama anggaran yang digunakan enam hari, berarti hari Kamis-nya dapat empat hari,” ungkapnya. (nur/waw)
