KABAR MADURA | Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bangkalan, Robbi Ismail, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Robbi menilai pembangunan yang dilakukan selama ini belum mencerminkan asas keadilan. Menurutnya, pembangunan masih terpusat di wilayah tertentu dan belum menyentuh pemerataan, khususnya di kawasan selatan.
Politisi muda itu menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Namun, fakta di lapangan, justru menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok.
“Pembangunan yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang merata. Kami melihat ada pengabaian terhadap prinsip keadilan dalam pemerataan pembangunan di Bangkalan,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Bupati dinilai belum memberikan solusi konkret, melainkan hanya menyampaikan rencana fokus pembangunan wilayah selatan melalui skema pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN.
Bagi Robbi, pendekatan itu dinilai belum cukup. Pemkab Bangkalan harus tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pemerataan pembangunan melalui APBD kabupaten.
“Tidak cukup hanya mengandalkan APBD provinsi atau APBN. Pemerintah daerah harus punya komitmen jelas dalam APBD sendiri untuk memastikan pemerataan,” tegasnya.
Pihaknya mendesak agar komitmen itu dituangkan secara konkret dalam perencanaan anggaran, baik melalui APBD 2026 maupun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dia juga meminta agar skema pemerataan infrastruktur yang lebih berkeadilan segera dirancang dan dimasukkan dalam APBD perubahan.
Secara spesifik, Robbi menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, seperti kawasan Kamal hingga Modung. Kemudian ruas-ruas strategis, seperti Kamal–Labang, Kamal–Kwanyar, hingga Kwanyar–Modung, dinilai belum mendapatkan perhatian yang layak.
“Wilayah selatan harus menjadi prioritas pada 2026. Jangan terus-terusan tertinggal, sementara pembangunan banyak terserap di wilayah utara dan tengah,” tambahnya.
Sebaliknya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah terealisasi justru banyak ditemukan di wilayah lain, seperti Arosbaya, Tanah Merah, hingga beberapa titik di wilayah tengah dan utara Bangkalan. Kondisi ini semakin memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat, kata Robbi, tetap menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Walaupun ada efisiensi, bukan berarti pembangunan berhenti. Justru anggaran yang ada harus difokuskan secara adil dan merata,” paparnya.
Melalui kritik tersebut, Robbi berharap, Bupati Bangkalan segera mengambil langkah konkret dengan menyusun skema pemerataan pembangunan yang lebih adil, agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal akibat kebijakan yang tidak proporsional.
“Jangan sampai pembangunan hanya terasa di satu wilayah, sementara wilayah lain terus menunggu tanpa kepastian,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan, pemerataan pembangunan tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Dia menyebut capaian pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sudah menunjukkan progres yang cukup baik.
“Capaian 100 persen bukan berarti semuanya baik tapi 80 persen sudah tercapai pembangunan jalan itu, kalau sudah mencapai 80 persen sudah bisa dinilai baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, sejumlah ruas jalan di wilayah selatan, khususnya Labang-Kamal, sebenarnya telah diajukan ke pemerintah pusat. Namun, karena program yang bersifat tematik, justru daerah lain yang lebih berorientasi pada sektor pertanian produktif yang mendapatkan prioritas.
“Jalan di Labang sebenarnya juga kami ajukan, tapi karena program pemerintah tematik, jadi waktu itu yang di Labang tidak dapat persetujuan pusat,” jelasnya.
Pemerataan pembangunan jalan tetap akan dilakukan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Menurutnya, anggaran infrastruktur terus diupayakan meningkat, meski ada tantangan berupa pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
“Pembangunan jalan dipengaruhi anggaran yang terbatas baik ada pengurangan maupun recofusing,” sebutnya. (fik/zul)
