KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar rapat koordinasi strategis guna mengatasi kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi yang meresahkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Rapat itu berlangsung di ruang pertemuan Wahana Bina Praja Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan dan dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga, Kamis (16/4/2026).
Kepala Bagian Perekonomian Setda Pamekasan Bachtiar Effendi menyoroti pola kelangkaan yang terus berulang setiap tahun, terutama setelah Idulfitri dan menjelang akhir tahun. Dia mendorong adanya strategi distribusi yang lebih taktis untuk memutus siklus kelangkaan tersebut.
Sales Branch Manager Pertamina Rayon 8 Surabaya Gilang Hisyam Hasyemi menjelaskan, kondisi di Madura, khususnya Pamekasan, dipengaruhi sejumlah faktor kompleks. Selain dampak tidak langsung dari situasi perang Iran dan Israel yang memicu kekhawatiran terhadap stok, faktor lokal menjadi penyebab utama.
“Wilayah Madura ini sebenarnya yang paling terakhir terkena info panic buying. Namun, begitu isu ini masuk, terjadi perubahan perilaku konsumen. Warga yang biasanya beli satu tabung, jadi beli tiga sampai lima tabung untuk stok di rumah. Ini yang membuat tabung di lapangan seolah menghilang,” ungkapnya.
Tingginya konsumsi saat Lebaran Ketupat serta banyaknya hajatan di bulan Syawal disebut turut meningkatkan kebutuhan secara signifikan. Dalam satu acara, katanya, kebutuhan elpiji bahkan bisa mencapai 30 hingga 60 tabung, sehingga memperberat beban konsumsi di masyarakat.
Menjawab keluhan warga, Pertamina telah melakukan langkah pemulihan dengan menambah alokasi fakultatif. Meski secara reguler tidak ada pengiriman pada hari Minggu, Pertamina memastikan akan ada penambahan alokasi pada Minggu mendatang guna mempercepat pemulihan stok di pangkalan.
Menghadapi tiga hari libur nasional pada Mei (1, 14, dan 27), Gilang juga menyarankan Pemkab Pamekasan segera mengajukan surat permohonan tambahan alokasi hingga 500 persen untuk mengantisipasi kekosongan stok.
Dalam forum tersebut, Pertamina turut mempertegas alur distribusi elpiji, yakni dari terminal di Gresik dan Surabaya ke empat SPBE di Madura, kemudian disalurkan ke agen, dan berakhir di pangkalan.
“Otoritas Pertamina berakhir di pangkalan. Pengecer di luar kendali kami. Aturannya tegas, yakni pangkalan hanya boleh menyalurkan maksimal 10 persen ke pengecer, sedangkan 90 persen wajib langsung ke konsumen yang berhak yaitu masyarakat miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan,” tegasnya.
Gilang juga berpesan kepada para camat agar turut menenangkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Edukasi warga agar tidak panik. Belilah elpiji sesuai kebutuhan, satu atau dua tabung saja. Stok di terminal aman. Jika masyarakat berhenti menimbun, kondisi akan jauh lebih cepat normal,” tukasnya. (km96/zul)
