Oleh: Fadali Rahman
Dosen Magister Manajemen, Universitas Madura
Setiap peringatan Hari Kartini, publik Indonesia kembali menggaungkan semangat emansipasi perempuan yang diwariskan oleh Raden Ajeng Kartini. Perjuangan Kartini membuka akses pendidikan dan kesetaraan peran bagi perempuan telah membuahkan hasil yang tidak kecil. Hari ini, perempuan Indonesia hadir di berbagai sektor strategis dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Namun di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana emansipasi itu benar-benar berdaya dalam menghadapi realitas ekonomi yang kian menekan?
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak ringan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, fluktuasi energi, dan tekanan global telah berimbas langsung pada daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, perempuan terutama sebagai pengelola ekonomi rumah tangga sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka tidak hanya dituntut cermat dalam mengatur pengeluaran, tetapi juga kreatif dalam menjaga stabilitas kebutuhan keluarga.
Di sinilah ironi itu muncul. Di satu sisi, perempuan telah memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Banyak perempuan kini menjadi tulang punggung keluarga, baik sebagai pekerja formal, pelaku usaha mikro, maupun pekerja informal. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi justru memperbesar beban yang mereka tanggung. Emansipasi yang seharusnya membebaskan, dalam praktiknya kerap berubah menjadi “beban ganda” mengelola rumah tangga sekaligus berkontribusi pada pendapatan keluarga.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa emansipasi tidak cukup dimaknai sebagai akses atau partisipasi semata. Emansipasi ekonomi perempuan harus diiringi dengan kondisi struktural yang mendukung, termasuk stabilitas harga, akses terhadap pekerjaan layak, dan perlindungan sosial yang memadai. Tanpa itu, perempuan akan terus berada dalam posisi rentan, meskipun secara formal telah “setara”.
Lebih jauh, melemahnya daya beli juga berdampak pada kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Ketika pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi sering kali menjadi korban. Dalam banyak kasus, perempuanlah yang harus mengambil keputusan sulit: mengurangi kualitas konsumsi, menunda kebutuhan penting, atau mencari sumber pendapatan tambahan. Situasi ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dalam jangka panjang.
Di tengah kondisi tersebut, ketahanan ekonomi perempuan justru menjadi faktor kunci. Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga, bahkan dalam situasi krisis. Kemampuan adaptasi, pengelolaan keuangan, serta jaringan sosial yang dimiliki perempuan sering kali menjadi penopang utama bertahannya keluarga. Namun ketahanan ini tidak boleh terus menerus diasumsikan sebagai sesuatu yang “alami” tanpa dukungan kebijakan yang konkret.
Pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar menyentuh aspek kesejahteraan. Program pemberdayaan ekonomi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha perempuan, akses pembiayaan yang inklusif, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor informal. Selain itu, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prasyarat penting agar upaya peningkatan kesejahteraan tidak tergerus oleh inflasi.
Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang ramah gender. Kesetaraan upah, fleksibilitas kerja, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang tidak bisa diabaikan. Tanpa komitmen dari berbagai pihak, emansipasi akan sulit diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata.
Momentum Hari Kartini seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi kritis atas kondisi perempuan hari ini. Apakah perempuan benar-benar telah merdeka secara ekonomi? Ataukah mereka justru menghadapi bentuk ketidakadilan baru yang lebih kompleks dan tersembunyi?
Kartini mungkin tidak pernah membayangkan tantangan ekonomi global seperti yang dihadapi saat ini. Namun semangatnya untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan tetap relevan. Di era modern, perjuangan itu tidak lagi sekadar membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap perempuan memiliki daya untuk bertahan dan berkembang dalam sistem ekonomi yang adil.
Pada akhirnya, emansipasi sejati bukan hanya tentang hadirnya perempuan di ruang publik, tetapi tentang kemampuan mereka untuk hidup sejahtera tanpa dibebani ketimpangan struktural. Di tengah daya beli yang melemah, perjuangan Kartini menemukan konteks barunya: bukan hanya membebaskan, tetapi juga memastikan keberdayaan. Dan di situlah pekerjaan besar kita sebagai bangsa masih terus berlangsung.
