KABAR MADURA | Program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Sumenep masih menghadapi tantangan serius. Hingga pertengahan Juni 2026, jumlah calon peserta didik yang berhasil dijaring masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data terbaru, calon siswa yang terdaftar baru mencapai 38 orang, terdiri dari lima siswa jenjang sekolah dasar (SD) dan 33 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Padahal, setiap jenjang membutuhkan satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sumenep, Hairullah, mengungkapkan bahwa pemenuhan kuota berjalan lambat karena proses penjaringan siswa masih bertumpu pada pendamping PKH.
“Update terakhir, siswa SD baru lima orang dan SMP 33 orang. Padahal masing-masing jenjang membutuhkan 30 siswa,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Ilung itu menilai, minimnya keterlibatan berbagai instansi dan lembaga menjadi salah satu penyebab utama lambannya pemenuhan kuota. Mulai dari pendataan, sosialisasi hingga pendampingan keluarga calon siswa, sebagian besar masih dilakukan oleh pendamping PKH.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebenarnya telah menggelar rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait yang dipimpin sekretaris kabupaten untuk membahas percepatan pemenuhan kuota SRT. Namun, hasil rapat tersebut belum terlihat di lapangan.
“Belum ada tindak lanjut yang nyata. Akhirnya pendamping PKH yang masih berjibaku sendiri mencari calon siswa,” katanya.
Ilung berharap seluruh elemen pemerintahan, mulai dari camat, kepala desa hingga instansi terkait, dapat terlibat aktif dalam proses penjaringan siswa. Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan bersama agar tepat sasaran.
“Kalau semua pihak bergerak, target kuota siswa tentu akan lebih cepat terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Abd Rahman Riadi, menilai rendahnya jumlah pendaftar juga dipengaruhi minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat Sekolah Rakyat.
Karena itu, pihaknya akan memperluas sosialisasi dengan melibatkan pemerintah desa, pendamping PKH, tokoh masyarakat, hingga organisasi keagamaan.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Dinsos P3A berencana menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua organisasi besar itu diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi sekaligus menjaring calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menjadi sasaran program.
“Dengan kolaborasi yang lebih luas, kami optimistis target pemenuhan siswa Sekolah Rakyat dapat segera tercapai,” pungkasnya. (ara/waw)
