KABAR MADURA| Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) di Pamekasan masih rendah. Saat ini, hanya mencapai di angka 18,46 persen atau 43.325 orang.
Selama beberapa tahun terakhir, perekaman KIA memang tidak menunjukkan grafik yang tinggi. Hal itu dikarenakan kesadaran masyarakat yang cukup rendah terhadap perekaman KIA.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan Hafiludin mengatakan, animo masyarakat yang rendah terhadap kepengurusan KIA lantaran dinilai asas manfaatnya kurang. Sehingga, sebagian masyarakat umum enggan untuk melakukan perekaman.
“Target nasional 40 persen. Tapi kami di semester pertama ini masih berada di angka 48,46 persen. Tentu itu menjadi atensi juga bagi kami. Per hari, pengajuan KIA itu paling mentok 50,” ungkapnya, Rabu (17/7/2024).
Padahal, lanjut Hafiludin, pihaknya telah intens sosialisasi dan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti dengan pihak sekolah, ataupun instansi lain seperti penerintah desa.
Selain itu, juga terdapat inovasi yang sudah dilakukan guna mengoptimalkan realisasi KIA, seperti kemudahan layanan melalui anjungan dukcapil mandiri (ADM).
Disebutkan, pemanfaatan KIA yang diterapkan di Pamekasan masih tidak sama dengan pemanfaatan KIA di kota besar lainnya. Sehingga menurutnya, wajar apabila realisasi capaian KIA di Kota Gerbang Salam masih jauh dari target.
“Kalau di kota besar lainnya, misal mau beli sesuatu di toko tertentu ada kebijakan bisa dapat promo sekian persen bila ada KIA-nya. Jadi, itulah mengapa di kota-kota besar realisasinya lumayan,” terangnya.
Menurutnya, manfaat dari KIA itu sendiri seperti halnya KTP. Sebab di dalamnya memuat informasi detail mengenai kependudukan anak yang bersangkutan.
“Kalau lima tahun ke bawah tidak ada fotonya. Tapi kalau lima tahun ke atas sudah lengkap dengan fotonya,” tambah Hafiludin.
Sementara itu, warga asal Waru Nurkhotimah mengatakan, pihaknya tidak mengetahui terkait keberadaan KIA tersebut. Ia beranggapan, jika memang KIA itu penting, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengurusnya ke dinas terkait. Namun, apabila pemanfaatannya tidak begitu signifikan terhadap keperluan anak, ia memilih tidak akan mengurusnya.
Dia juga mengaku selama ini tidak mendapatkan sosialisasi mengenai keberadaan KIA tersebut, baik sosialisasi yang didengar langsung atau melalui media.
“Anak saya tidak punya KIA, karena memang selama ini tidak tahu KIA itu apa. Tapi rasa-rasanya tidak sepenting KTP keberadaan KIA ini. Dan sejauh ini tidak ada sosialisasi atau semacamnya yang saya dengar dari desa ataupun dari pemerintah,” tutupnya.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
