KABAR MADURA | Tim panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Sampang mengungkap adanya dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pasar. Pasalnya, dari target PAD sektor pasar sebesar Rp6 miliar hanya mampu dicapai Rp3 miliar. Kuat dugaan ada kebocoran dalam realisasi PAD tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Yuliadi Setiyawan mengatakan, sumber PAD pasar itu banyak, meliputi pendapatan retribusi kios, los, pelataran maupun parkir khusus untuk pasar sendiri. Menurutnya, ada beberapa persoalan yang belum bisa diselesaikan sampai hari ini, yaitu pelayanan dan sistem pengelolaan pasar.
“Retribusi ini berbeda dengan pajak, pengambilan retribusi ke pedagang harus disertai dengan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya, seperti pelayanan perbaikan fisik pasar dan lainnya, berbeda dengan pajak,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Wawan menjelaskan, belakangan ini memang ada laporan dari masyarakat, lantaran ada sapi yang patah kaki dikarenakan infrastrukturnya masih belum baik. Untuk meminimalisir kejadian serupa, Dia mengaku sudah melakukan penimbunan dengan tanah uruk.
Lebih lanjut, Wawan menambahkan, untuk mengawasi dugaan jual beli kios maupun pedagang yang tidak mau membayar uang retribusi maupun pedagang membayar retribusi namun tidak disetorkan ke pemerintah daerah, maka sistemnya harus berjalan baik. Jika tidak berjalan baik, potensi kebocorannya pasti ada.
“Misalnya pakai sistem elektronik, jadi kepala pasar sudah mempunyai data siapa yang sudah dan belum membayar retribusi ini. Memang pemerintah yang punya sistem, tetapi dalam hal ini, tanggung jawab Diskopindag yang melakukan eksekusinya,” pungkasnya. (km91/sub/din)
