KABAR MADURA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, memprediksi anggaran penyaluran air bersih lebih rendah dari tahun 2023. Bahkan, untuk penanganan bencana kekeringan tahun ini, diperkirakan di bawah angka Rp500 juta.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pamekasan Akhmad Dofir Rosidi, mengatakan, meski sampai saat ini pendataan wilayah kekeringan belum selesai, pihaknya memperkirakan anggaran yang akan digunakan lebih rendah daripada tahun sebelumnya.
Pasalnya di tahun 2023 lalu, sedikitnya ada sekitar 12 titik lokasi yang sudah dilakukan pengeboran oleh pemerintah pusat, sehingga akan mengurangi jumlah kebutuhan air di sepanjang tahun ini.
Kendati demikian, 12 titik lokasi tersebut perlu dilakukan survey lokasi. Hal itu untuk mengetahui kecukupan sumber mata air terhadap beberapa daerah di lokasi sekitarnya.
“Tahun 2023 anggarannya Rp500 juta, dan ada 12 titik yang di bor, jadi kami prediksi anggaran tahu juga akan turun bila dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Dhofir menambahkan, sampai saat ini pendataan wilayah kekeringan masih proses penyelesaian. Di samping pendataan dilakukan oleh internal BPBD juga dibantu oleh pemerintah kecamatan.
Jika pendataan tersebut sudah rampung, diakui perlu adanya tahapan assessment terhadap lokasi yang diajukan.
Setelah tahapan tersebut sudah usai, maka tinggal pembahasan penentuan anggaran yang dibutuhkan, seperti pembelian air sebesar Rp20 hingga 25 ribu per tangki, hingga roses droping air bersih kepada masyarakat yang diperkirakan akan menelan biaya Rp200 ribu dalam satu kali antar.
“Anggaran tersebut kami akan bahas setelah pendataan sudah selesai,” tambahnya
Berdasarkan data kekeringan tahun lalu, Dhofir menyebut puncak kekeringan diprediksi akan terjadi di bulan Agustus mendatang. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi kekeringan sejak saat ini, salah satunya dengan menyimpan cadangan air di sumur.
“Berdasarkan data tahun lalu, kekeringan akan terjadi di bulan Agustus ini, makanya masyarakat perlu antisipasi dari sekarang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi menjelaskan, jika memang perlu dilakukan survey lapangan, harusnya BPBD gerak cepat dalam proses pendataan, mulai dari daerah kekeringan ringan hingga kekeringan kritis, dengan demikian penanganan bencana kekeringan mudah teratasi.
Ia berharap, dalam beberapa bulan kedepan data tersebut sudah selesai, agar pemerintah dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan bencana tahun ini.
“Untuk menentukan wilayah kekeringan diperlukan survei lokasi, atas hal itu BPBD harus bergerak cepat,” tegasnya.
Pewarta: Moh. Farid
Redaktur: Miftahul Arifin
