KABAR MADURA | Setelah resmi memimpin Pamekasan, Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto memiliki tugas yang cukup menantang. Pasangan kepala daerah ini langsung dihadapkan pada kondisi anggaran yang defisit lantaran terjadinya efisiensi anggaran dari tataran pemerintah pusat hingga daerah.
Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Tabri S. Munir mengatakan APBD Pamekasan 2025 yang dibebani utang 2024, harus menghadapi tantangan lantaran perintah efisiensi dari pemerintah pusat. Sejumlah anggaran harus dipangkas akibat kebijakan efisiensi tersebut.
Beban yang harus ditanggung APBD 2025 itu seperti utang kepada pihak ketiga alias gagal bayar pada sejumlah proyek fisik yang terjadi pada 2024. Berdasarkan keterangan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan, pekerjaan 2024 yang belum dibayar Pemkab Pamekasan sebesar Rp84 miliar.
Kedua adalah tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bantuan iuran daerah (PBID) tahun 2024. Tunggakannya masih tersisa 4 bulan. Tetapi jika dikalkulasi secara keseluruhan, Pemkab Pamekasan masih menunggak 6 bulan, yakni sisa 4 bulan di 2024 dan tunggakan 2 bulan di 2025.
Sisa tunggakan 2024 yang belum dibayar senilai Rp27 miliar. Kemudian ditambah yang belum dibayar di Januari dan Februari 2025, tunggakannya menjadi Rp40 miliar.
Kemudian tanggungan utang pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada 2020, Pemkab Pamekasan mengajukan pinjaman senilai Rp150 miliar. Utang tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi setelah terjadinya wabah Covid-19. Setiap tahun, APBD Pamekasan harus menyicil ke pemerintah pusat. Tahun 2024 lalu, cicilan yang harus dibayar senilai Rp21,23 miliar.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, dukungan terhadap kerja dan kinerja pemerintah perlu datang dari semua elemen. Pasalnya, kondisi keuangan dalam rangka mendukung visi dan misi yang sudah dibuat banyak yang terkena efisiensi.
“Saya pribadi mengucapkan selamat atas telah selesainya proses suksesi kepemimpinan Pamekasan dengan dilantiknya Bupati Kholilurrahman dan Wabup Sukriyanto. Tahun pertama kepemimpinan beliau sudah dihadapkan dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Ada sisa beban dari kebijakan pemerintah sebelumnya, yang bisa menjadi sandungan untuk langsung ngebut di awal kepemimpinan,” terangnya.
“Warisan beban fiskal Kabupaten Pamekasan tersebut harus dilakukan rekonsiliasi dengan baik, sehingga tidak menjadi ancaman,” imbuh mantan jurnalis ini.
Terpisah, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan, dalam tantangan keuangan yang akhir-akhir ini dilakukan berbagai efisiensi diperlukan dukungan berbagai pihak, agar program yang dirancang bisa terealisasi. Meski demikian, dia optimis dalam menjalankan roda kepemimpinan lima tahun ke depan.
“Semua sektor kami akan telisik ya, kira-kira kegiatan yang bersifat menghambur-hamburkan uang itu apa saja, yang perlu diingat, bupati itu punya hak, yang mana yang tidak penting, maka akan defisiensi,” tuturnya. (rul/waw)
