KABAR MADURA | Kegiatan car free day di area Monumen Arek Lancor tampak tidak tertata dengan dengan baik. Terbukti, setiap minggu pagi, kelancaran arus lalu lintas di jalan tersebut terganggu alias macet.
Warga asal Kelurahan Patemon Briandiko Putra mengatakan, harus ada solusi dari pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk melakukan penataan CFD yang lebih representatif, agar tidak menciptakan kemacetan.
“Tidak hanya PKL-nya yang ditata. Tapi penataan kegiatan CFD-nya pun harus ditata agar lebih kondusif dan tidak semrawut, mulai dari penataan parkir, PKL, arus lalu lintas, dan lain-lain,” ungkapnya kepada Kabar Madura, Minggu (8/12/2024).
Sementara itu, Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Imam Hidajat mengutarakan, sejatinya kegiatan CFD di Arek Lancor adalah ilegal. Pemkab Pamekasan telah menyediakan kegiatan CFD di Lapangan Sedangdang. Kendati demikian, pihaknya mengaku juga telah melakukan penataan CFD Arek Lancor, seperti penataan parkir dan lainnya. Namun memang pengunjungnya kerap kali asal parkir kendaraan. Kemudian, posisi gerobak PKL juga tepat di pinggir jalan.
“Kalau yang di Sedangdang itu jelas penataannya, di sekitar area itu, arus lalu lintas ditutup untuk menghindari kemacetan. Nah, yang di Arlan ini sebenarnya ilegal. Sudah diimbau, penataan parkirnya juga sudah dilakukan. Tapi memang butuh kesadaran masyarakat juga,” terangnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan Yusuf Wibiseno menegaskan, penertiban PKL di area Monumen Arek Lancor itu dibutuhkan kerja kolaboratif antara semua stakeholder terkait. Hal itu perlu dilakukan agar penindakan berjalan optimal. Selain itu, menurutnya, juga dibutuhkan kesadaran semua pihak dalam penataan CFD Arek Lancor, baik dari pemerintah, masyarakat, ataupun pedagang.
“Penertiban di CFD itu perlu duduk bareng dengan semua pihak. Memang perlu kesadaran masing-masing, terlebih pemkab sudah menyediakan Food Colony untuk PKL,” tegasnya. (nur/zul)
