KABAR MADURA | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumenep, Selasa (20/01/2026). Aksi itu sebagai bentuk penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung yang dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi.
Sebelum menuju lokasi aksi, massa terlebih dahulu berkumpul di Taman Tajamara, Desa Kolor, Sumenep, sekitar pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, massa bergerak secara bersama-sama menuju Gedung DPRD Sumenep dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam aksinya, Aliansi BEM Sumenep menyoroti wacana Pemilukada tidak langsung yang disebut-sebut diusulkan oleh pemerintah melalui ketua partai politik dan mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, wacana tersebut berpotensi mereduksi hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
Massa aksi menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan tidak adanya lagi pemisahan antara rezim pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah. Konsekuensinya, ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku pula bagi penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
Koordinator Lapangan aksi, Moh. Nurul Hidayatullah, menyampaikan bahwa pemerintah dinilai tidak melihat akar persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung, seperti praktik politik uang.
“Yang harus diperbaiki adalah sistem pemilihan langsung bukan mengganti sistem pemilihan menjadi tidak langsung,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, penerapan Pilkada tidak langsung justru berpotensi melahirkan praktik politik transaksional, patronase, serta memperkuat oligarki lokal. Menurutnya, kondisi tersebut akan memperparah krisis representasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
Sementara itu, orator aksi Zainuddin menyampaikan hasil survei kompas.com yang menunjukkan bahwa 85,1 persen responden menyetujui Pilkada secara langsung, sedangkan hanya 11,6 persen yang menyetujui Pilkada tidak langsung. Data tersebut, menurutnya, menjadi bukti kuat bahwa mayoritas rakyat menolak wacana tersebut.
“Rakyat tidak mau dibodohi oleh para elite, maka tegakkan demokrasi di Negara Republik Indonesia ini, dengan tetap mengadakan pemilihan,” teriaknya saat orasi.
Zainuddin juga menilai wacana Pilkada tidak langsung tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, sehingga ia menyebutnya sebagai bentuk pelecehan terhadap demokrasi.
“Pemerintah harusnya melakukan kajian yang panjang dengan para mahasiswa bukan langsung di usulkan dan dibahas oleh para elite politik saja,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin menyatakan bahwa secara pribadi dan kelembagaan dirinya berada di pihak rakyat. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak wacana Pilkada tidak langsung.
“Saya ketua DPRD Sumenep menolak dengan tegas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena tidak sesuai dengan amanat demokrasi,” tegasnya.
Berbeda dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumenep, Abd Kholik, menyampaikan bahwa pihaknya akan patuh terhadap keputusan pimpinan pusat apabila wacana itu disahkan menjadi undang-undang. Namun demikian, dia mengaku tetap membuka ruang bagi aspirasi mahasiswa.
“Saya sebagai kader partai Gerindra siap mematuhi semua UUD, tapi saya juga bersama dengan barisan rakyat menyampaikan segala aspirasi Mahasiswa,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Ketua DPRD dan seluruh anggota fraksi untuk menyatakan sikap tegas menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung bersama rakyat. (ara/zul)
