KABAR MADURA | Ketidakpastian nasib tenaga honorer di sektor pendidikan masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Bangkalan. Di tengah kebijakan relaksasi anggaran dan penataan tenaga non-ASN, Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keberlangsungan guru honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dispendik Bangkalan Muhaimin mengatakan, pihaknya memahami keresahan para tenaga pendidik terkait kebijakan penghapusan honorer dan penyesuaian anggaran pemerintah.
“Kalau dari kami intinya akan memperjuangkan nasib guru, baik honorer maupun PPPK,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Meski demikian, Muhaimin menegaskan, kewenangan utama terkait kebijakan tenaga honorer maupun PPPK sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
“Kewenangan dan keputusannya ada di pemerintah pusat. Dinas Pendidikan hanya menjalankan amanah dan kebijakan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Muhaimin menjelaskan, terkait kebijakan relaksasi anggaran, Dispendik Bangkalan saat ini masih mengacu pada ketentuan dalam surat edaran pemerintah yang berlaku hingga Desember 2026.
“Terkait relaksasi anggaran itu, kami menjalankan sebagaimana surat edaran yang berlaku sampai Desember 2026,” jelasnya.
Meski begitu, pihaknya memastikan akan terus mendorong agar regulasi yang nantinya diterapkan tidak merugikan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di dunia pendidikan.
“Ke depan akan kami perjuangkan kembali bagaimana regulasi yang mengatur agar penghapusan guru honorer tidak berdampak kepada mereka yang saat ini sudah memberikan pengabdian di dunia pendidikan,” pungkasnya. (fik/zul)
