KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akhirnya buka suara terkait masih banyaknya jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi itu disebut sebagai bagian dari langkah penataan birokrasi sebelum dilakukan asesmen dan pengisian pejabat definitif secara menyeluruh.
Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Fauzan Ja’far mengatakan, penempatan Plt saat ini memang sengaja dilakukan pemerintah daerah sebagai bagian dari proses pembenahan sistem birokrasi di lingkungan Pemkab Bangkalan.
“Ini kan langkah untuk menata sebenarnya. Artinya penataan agar sistemnya berjalan,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Wabup Fauzan, Pemkab Bangkalan sengaja belum terburu-buru menetapkan pejabat definitif karena tengah mempersiapkan proses asesmen jabatan secara menyeluruh. Proses itu, kata dia, membutuhkan waktu serta koordinasi dengan pemerintah pusat melalui BKPSDM.
“Memang sengaja kami Plt-kan karena ke depan mau kami asesmen. Asesmen itu butuh waktu dan melalui BKPSDM juga harus melapor ke BKN dan Kementerian PAN-RB untuk perpanjangan itu sambil mempersiapkan asesmen,” ujarnya.
Saat ditanya kemungkinan pengisian pejabat definitif baru dilakukan pada 2027, Fauzan tidak memberikan kepastian. Namun, dia mengisyaratkan proses penataan jabatan akan dilakukan tahun ini.
Dia menilai, langkah itu lebih efisien dibanding harus melakukan pelantikan berkali-kali dalam waktu berdekatan.
“Daripada nanti kami mengisi terus kami rombak lagi kan nggak bagus juga,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pengisian jabatan definitif nantinya akan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan pejabat yang akan ditempatkan. Bahkan, pemkab berencana melakukan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
“Insya Allah nanti akan kami lelangkan sekalian, kami lihat untuk melakukan penyesuaian,” imbuhnya.
Selain faktor asesmen, Pemkab Bangkalan juga mempertimbangkan gelombang pensiun sejumlah pejabat kepala dinas pada tahun ini. Sebab itu, pemkab memilih menunggu momentum penataan secara menyeluruh agar tidak terjadi mutasi berulang.
“Tahun ini banyak pegawai yang pensiun, misalnya di kepala Dinas Peternakan. Kami menunggu itu supaya tidak melakukan pelantikan terus-terusan sehingga lebih efisien,” pungkasnya. (fik/zul)
