Distribusi Bantuan Gerobak di Pamekasan Diklaim Bertahap, Legislatif Soroti Pendataan PKL

Berita81 views

KABAR MADURA | Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Eks Stasiun PJKA Pamekasan atau Tapsiun, yang bersumber dari program corporate social responsibility (CSR) salah satu bank, rupanya belum sepenuhnya terdistribusi.

Dari total 46 unit gerobak, masih ada beberapa yang terparkir di halaman Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan. Pantauan pada Minggu (10/8/2025), setidaknya terdapat lima gerobak yang belum diambil oleh penerima.

Padahal, bantuan gerobak itu telah diserahkan secara simbolis pada Juni lalu. Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan Muttaqin membenarkan hal itu. Dia menjelaskan, penyerahan simbolis memang sudah dilakukan pada Juni, namun pendistribusian dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:  Bupati Pamekasan Targetkan Pengisian Kekosongan Kepala Sekolah Rampung Bulan Depan

“Saat itu yang ready hanya 10 gerobak. Sementara 36 lainnya masih belum. Jadi penyerahannya bertahap. Tapi, saat ini gerobaknya sudah ada semua. Namun ada beberapa yang memang masih belum dijemput oleh penerima,” ungkapnya.

Muttaqin menambahkan, bantuan ini memang diprioritaskan untuk PKL yang terdata di kawasan Tapsiun. Dia berharap, para penerima dapat memanfaatkan gerobak tersebut secara maksimal.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

“46 itu sudah berdasarkan data PKL di Tapsiun,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menyampaikan apresiasinya atas adanya bantuan CSR tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pihak ketiga dan pemerintah daerah bisa membawa dampak positif bagi pelaku usaha.

Baca Juga:  Dinkes Pamekasan Dalami Kematian Ibu Hamil Diduga akibat Pendarahan saat Persalinan

Akan tetapi, dia juga menyoroti kelengkapan data PKL maupun pelaku UMKM. Politisi PKB itu menilai, selama ini pendataan masih sebatas berdasarkan lokasi tanpa disertai kelengkapan administrasi. Kondisi ini membuat program pengembangan PKL kerap tidak berjalan stabil.

“Jangan hanya senang mendistribusikan bantuan-bantuan. Tapi juga berpikir untuk tindak lanjut yang lebih real, bagaimana membuat mapping serta arah dari perubahan penerima bantuan,” tegasnya. (nur/zul)

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *