KABAR MADURA | Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Amir, memilih menghindar ketika dikonfirmasi terkait dana transportasi bimbingan teknis (bimtek) dan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Ketika Amir dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya sempat merespon. Dan ketika memperkenalkan diri dari Kabar Madura, langsung teleponnya dimatikan. Dia juga tidak bisa memberikan keterangan terkait dana yang belum terbayarkan tersebut.
Padahal, Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi sudah memastikan bahwa operasional untuk pelantikan dan bimtek bagi KPPS sudah dicairkan.
Bahkan, pihaknya sering meminta tidak boleh ada PPK atau PPS yang main-main dengan hak KPPS. Terlebih, sampai tidak diberikan. Jika ditemukan oknum yang tetap melakukan tindakan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada yang bersangkutan.
“Saya sudah sering ingatkan jangan sampai main-main dengan anggaran yang merupakan hak KPPS,” kata dia.
Tidak dibayarnya dana transportasi untuk pelantikan dan bimtek yang semestinya mereka dapatkan sebagai bagian dari tugas mereka itu terungkap saat Kabar Madura mengkonfirmasi beberapa KPPS di Desa Prenduan.
Salah satunya AN, anggota KPPS Desa Prenduan dan pernah menjadi pantarlih mengaku tidak pernah menerima uang transportasi meski telah menghadiri pelantikan yang diselenggarakan menjelang pemungutan suara.
“Terkait acara pelantikan KPPS, sampai saat ini kami tidak menerima biaya transport. Tidak tahu sebetulnya gimana, termasuk yang pelantikan pantarlih juga tidak ada, padahal kabarnya itu ada ganti transportasi,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh ML, anggota KPPS lainnya, yang mengaku kecewa dengan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana tersebut. Dia tidak sama sekali tidak mengetahui alasan saat pelantikan tidak ada uang transport. Padahal, dia mendapat informasi bahwa di desa lainnya KPPS menerima uang transport, baik pelantikan maupun bimtek.
“Untuk pelantikan belum dibayar, gak tau ya sudah ada atau tidak,” tuturnya. (ara/waw)
