KABAR MADURA | Sejumlah siswa SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan mendesak agar segel gedung sekolah segera dibuka. Permintaan itu disampaikan langsung kepada pemilik lahan sekolah, Arofatin Nisa’, saat memenuhi panggilan Polres Pamekasan, Senin sore (22/6/2026).
Para siswa berharap kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat kembali berlangsung secara tatap muka saat tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.
Salah seorang siswa jurusan Keperawatan berinisial N mengaku, pembelajaran daring yang dijalani sejak penyegelan pada 11 Mei lalu kurang efektif. Menurutnya, sebagai siswa keperawatan, dia membutuhkan sarana dan prasarana yang tersedia di laboratorium sekolah untuk menunjang kegiatan praktik.
“Sebentar lagi kami PKL (praktek kerja lapangan) ke rumah sakit, jadi kami butuh laboratorium. Kalau jurusan lain mungkin masih bisa daring, tapi di jurusan kami harus ada prakteknya,” ungkap N.
Menanggapi permintaan itu, Kuasa Hukum Arofatin Nisa’, Setiawan, menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar siswa bukan menjadi tanggung jawab kliennya. Menurutnya, siswa seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada pihak sekolah atau yayasan.
Terkait kemungkinan pembukaan segel sekolah, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses yang sedang berjalan.
“Bentuk pertanggungjawabannya berbeda. Jika ada siswa yang terkendala KBM-nya, itu ke sekolah. Kalau dari kami hanya di kepemilikan tanah. Jadi, jika ada masalah pendidikan, pertanggungjawabannya ke pihak sekolah atau yayasan, bukan ke pemilik lahan. Jangan sampai salah minta pertanggungjawaban,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMK Kesehatan Nusantara, Ahmad Mahfud, mengungkapkan, pihak sekolah tengah menyiapkan gedung alternatif untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Langkah tersebut diprioritaskan guna menyambut tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Juli mendatang, sekaligus memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi.
“Insya Allah ada (gedung alternatif). Nunggu ajaran baru. Tapi semoga pintu pagar sekolah segera dibuka,” tegasnya.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Rasyid Fansori, menekankan bahwa yayasan maupun pihak sekolah harus tetap mengedepankan pemenuhan hak belajar siswa dengan menyediakan ruang belajar yang layak.
Politisi PPP itu mengungkapkan, DPRD sebenarnya telah melakukan mediasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, hingga kini belum ditemukan jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Rasyid berharap, semangat dan mentalitas belajar siswa tetap terjaga di tengah polemik penyegelan gedung sekolah.
“Yayasan dan sekolah harus proaktif untuk memberikan satuan layanan pendidikan. Karena ini adalah kewajiban yang perlu diperhatikan,” ujarnya. (nur/zul)
