KABAR MADURA | Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini mengakui bahwa kegiatan pengecekan kesehatan hewan (keswan) dan kandang ternak di wilayahnya masih belum maksimal.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hanya mengandalkan 50 petugas paramedik veteriner untuk melakukan pengecekan terhadap sekitar 193 ribu peternak di 178 desa di wilayahnya.
Pengecekan kandang ke kandang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan terjadinya penyakit hewan, utamanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Semua kegiatan antisipasi sudah kami lakukan, termasuk kegiatan operasi kesehatan hewan. Namun, kegiatan belum optimal, karena dari satu petugas ada yang menangani 3 desa,” ungkap Indah, Rabu (26/3/2025).
Jumlah petugas yang terbatas, pengecekan hanya bisa dilakukan secara bergantian setiap harinya. Bergantung pada kondisi di lapangan dan laporan masyarakat. Laporan tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa, atau melalui nomor telepon yang telah disebarluaskan kepada setiap pemerintah desa.
Indah mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui secara rinci terkait jumlah hewan yang sudah berhasil ditangani dari berbagai penyakit, seperti penyakit hewan kembung, cedera ringan dan beberapa penyakit lainnya.
“Yang jelas, setiap harinya ada 10. Laporan yang dilakukan berbasis sistem aplikasi dan masuk ke pusat. Jadi, kami belum bisa mengaksesnya secara langsung” tambahnya.
Sebagai antisipasi, pihaknya telah menyiapkan beberapa program, di antaranya sosialisasi kesehatan hewan, edukasi pembangunan kandang, serta pendidikan perawatan hewan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan momen-momen tertentu, seperti pada saat musim hujan dan musim tembakau.
Selama ini, Indah mengakui bahwa dalam proses penanganan dan pencegahan penyakit hewan belum bisa melibatkan pihak lain. Dengan demikian, pihaknya hanya bisa mengoptimalkan kinerja petugas paramedik veteriner, dan delapan dokter hewan.
“Kita tidak bisa melibatkan pihak lain, karena ini berkenaan dengan kesehatan yang memang butuh orang yang berkompeten,” ungkapnya.
Meskipun kekurangan petugas, DKPP Pamekasan belum bisa melakukan penambahan karena terbentur adanya kebijakan pemerintah yang belum membuka rekrutmen baru. Indah berharap, pemerintah pusat bisa segera membuka rekrutmen tersebut, sehingga penambahan petugas bisa segera dilakukan.
“Kita mau mengusulkan, namun aturannya sudah jelas bahwa pemerintah belum membuka rekrutmen. Jadi kita harus mengoptimalkan kinerja petugas yang ada,” pungkasnya. (km62/din)
