KABAR MADURA | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep anggarkan Rp100 juta dalam APBD 2026 untuk survei kondisi jembatan. Anggaran tersebut diklaim kecil, namun kebijakan ini tetap memunculkan tanda tanya publik terkait efektivitas dan urgensinya.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Sumenep, Salamet Supriyadi, menyebut dana itu disiapkan khusus untuk memastikan kelayakan struktur jembatan yang tersebar di wilayah Kota Keris.
“Anggarannya kecil, hanya seratus juta,” ujarnya.
Menurutnya, survei tersebut penting mengingat sejumlah jembatan telah dibangun puluhan tahun lalu dan ada yang berdiri di atas tanah dengan kondisi kurang stabil. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah konstruksi masih aman dilalui masyarakat.
Menurutnya, dalam pelaksanaannya DPUTR akan melibatkan pihak ketiga melalui penunjukan rekanan yang dinilai kompeten di bidang jembatan. Hasil survei nantinya akan dianalisis dan dijadikan dasar pengajuan anggaran perbaikan jembatan prioritas.
“Kami lakukan penunjukan pada rekanan yang kompeten dibidangnya,” kata Supriyadi. (ara/waw)
