KABAR MADURA | Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pasar oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang jauh dari target yang telah ditetapkan.
Atas kondisi tersebut, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang mengadakan rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dengan Diskopindag dan kepala pasar. Sebeb, target PAD pasar 2023 Rp6 miliar, namun realisasinya hanya 50 persen atau senilai Rp3 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, target pendapatan dari kios berkisar Rp1 miliar, tetapi capaian hanya Rp300 juta. Kemudian dari 900 lebih dengan 850 los yang aktif ditarget Rp600 juta, tetapi realisasi capaiannya hanya Rp200 juta.
“Los dan kios ini ada orangnya, yang aktif saja tidak tercapai, apalagi yang tidak aktif,” katanya, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, keadaan seperti itu terasa janggal dan pasti ada yang tidak beres di bawah. Karena, pihak Diskopindag berdalih masa transisi, padahal masa transisi berlaku pada tahun 2024.
“Seharusnya tahun 2024 sudah tutup buku. Data berapa orang tidak bayar, berapa orang yang mencicil dan berapa orang yang tidak patuh, seharusnya ada datanya. Tetapi Diskopindag tidak mau membuka,” geramnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskopindag Sampang Chairijah mengatakan, pada 2023 masih berlaku izin 3 tahunan, dan juga dilakukan pungutan harian dan pasaran. Di situ data namanya tidak lengkap.
Terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemkab menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang diberlakukan tahunan untuk los dan kios. Sehingga, nama toko dan dagangan beserta penjualnya sudah terdata dengan jelas.
“Di masa transisi, orang-orang merasa keberatan karena tahunan. Walaupun sekarang tidak tercapai, ini tidak cukup satu tahun. Butuh waktu sekitar 3 tahun bahkan dari Rp5 sampai Rp6 miliar,” timpalnya. (km91/sub/din)
