Empat Fraksi Tolak Program Umrah Gratis Pemkab Pamekasan

Uncategorized6 Dilihat

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Program umrah gratis untuk guru ngaji yang wacananakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan ditolak tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

 

Program itu diprotes pada sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pamekasan terhadap nota penjelasan bupati mengenai raperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Pamekasan tahun anggaran 2022.

 

Penolakan atas program tersebut dilayangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dan Fraksi Partai Amanah Nasional, Nasdem dan Golkar (Panagol).

 

Menurut Ketua Fraksi PPP Pamekasan Fathor Rohman, program umrah gratis yang akan memberangkatkan ratusan orang itu tidak sebanding dengan jumlah guru ngaji yang berkisar 4.300 orang, sehingga dikhawatirkan program tersebut tidak tepat sasaran.

 

Selain itu, program tersebut dinyatakan tidak masuk dalam agenda rencana pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJMD) Pamekasan. Program yang diusulkan Pemkab Pamekasan itu juga dinilai tidak memiliki sandaran hukum. Bahkan, Fathor menilai, umrah gratis tersebut terkesan diskriminatif.

Baca Juga :  Berawal dari Scroll Mouse, Abdul Kholiq Raih Juara I Baca Berita Bahasa Arab Tingkat Nasional

 

“Fraksi sepakat bahwa umrah harus ditinjau ulang oleh bupati, tidak masuk RPJMD, dan cantolan hukumnya masih belum jelas, terkesan diskriminatif, dan seakan-akan ada politisasi,” paparnya, Selasa (13/9/2022) kepada Kabar Madura.

 

Senada dengan hal itu, anggota Fraksi Demokrat Ahmad Fausi menyampaikan, keterbatasan APBD tahun 2022 dinilainya belum memapu menjangkau seluruh kepentingan rakyat, apalagi harus memberangkatkan umrah gratis bagi guru ngaji.

 

“Dari total 4.300 orang, yang mendapatkan honor guru ngaji baru sekitar 1.000 orang, terkait pemberian reward umrah kepada guru ngaji mohon ditinjau kembali,” ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan RB Fattah Jasin menyampaikan, berbagai masukan terhadap program umrah gratis akan dibincangkan lebih lanjut dengan tim anggaran, karena anggarannya sudah dipersiapkan.

 

“Secara universal, tim anggaran akan melihat urgensi dari pelaksanaan program umrah dari guru ngaji yang tidak mampu. Niatnya kan baik, ketika pemerintah memberikan reward, di provinsi saja pada 1 Muharram itu ada hadiah jalan sehat yang memberangkatkan umrah,”urainya.

Baca Juga :  Penjatahan Pupuk Subsidi Tahun 2023 Terapkan e-Alokasi

 

Reporter: Khoyrul Umam Syarif

 

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *