Oleh: Nasrawi*)
Sebagai bagian dari mahasiswa S1 Keperawatan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), perkuliahan sehari-hari dipenuhi dengan kajian anatomi, askep, dan tentu saja, asupan kafein. Namun, baru-baru ini muncul teori menarik dari Kementerian Kesehatan: gaji besar adalah jalan pintas menuju kesehatan dan kepintaran. Tepatnya, menurut pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, “Apa sih bedanya orang yang gajinya Rp15 juta sama Rp5 juta? Cuma dua. Satu, pasti lebih sehat. Dua, pasti lebih pintar.”
Pernyataan tersebut langsung menyebar seperti infeksi nosokomial tanpa pencegahan. Banyak yang tersentak, bukan karena tercerahkan, tapi karena heran, apakah benar sehat dan pintar bisa dibeli seperti vitamin di apotek?
Jika begitu, mungkin paradigma keperawatan perlu diperbarui. Tidak perlu lagi pengkajian bio-psiko-sosial-spiritual. Cukup tanya: “Gaji Anda berapa?” Bila jawabannya 15 juta, langsung masuk kategori _low risk_. Bila di bawahnya, disarankan ke UGD plus tambahan motivasi hidup.
Realitasnya, konsep kesehatan jauh lebih kompleks. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut bahwa faktor penentu kesehatan mencakup lingkungan, perilaku, genetika, layanan kesehatan, hingga status sosial-ekonomi. Ya, penghasilan memang salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya, apalagi yang paling menentukan. Banyak perawat honorer di pelosok negeri yang tetap sehat dan penuh dedikasi, meski gaji mereka bahkan belum menyentuh separuh dari angka yang disebut Pak Menkes.
Begitu pula dengan kecerdasan. Dunia pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tidak semata-mata tumbuh dari isi dompet. Anak-anak dari keluarga sederhana kerap membuktikan bahwa tekad, disiplin, dan semangat belajar mampu menembus batas-batas ekonomi. Jika benar bahwa gaji 15 juta menjamin kecerdasan, maka sistem pendidikan nasional bisa dibongkar, cukup cetak slip gaji, bukan kurikulum.
Pernyataan ini pun menjadi ironi tersendiri di kalangan tenaga kesehatan. Banyak mahasiswa kesehatan, keperawatan, bidan, dan kedokteran yang menjalani masa pendidikan dengan segala keterbatasan, berjibaku dengan laporan, praktik klinik, dan shift malam. Apakah mereka semua tidak sehat dan tidak pintar hanya karena gaji belum ada atau belum seberapa? Padahal, tenaga-tenaga inilah yang nantinya akan menjadi garda terdepan sistem kesehatan nasional.
Tidak sedikit yang merasa bahwa pernyataan tersebut menyederhanakan perjuangan banyak orang yang bekerja keras membangun negeri ini. Negeri ini tak berdiri hanya dari orang-orang yang bergaji besar, melainkan oleh jutaan rakyat yang tetap berjuang menjaga kesehatan diri dan keluarganya, meski kondisi finansial pas-pasan.
Tentu tidak salah mengatakan bahwa gaji besar dapat membuka akses terhadap makanan sehat, layanan kesehatan premium, hingga pendidikan berkualitas. Namun, ketika hal itu dikemas dalam kalimat “pasti lebih sehat dan pintar,” pesan yang sampai bisa menjadi bias, bahkan menyakitkan. Bagi banyak kalangan, termasuk tenaga kesehatan muda, pernyataan tersebut justru memperlihatkan ketimpangan, bukan solusi.
Dunia kesehatan adalah dunia yang dibangun atas dasar empati, pelayanan, dan kesetaraan akses. Nah, ketika seorang menteri, yang menjadi wajah dari institusi kesehatan tertinggi, menyampaikan pernyataan yang terkesan menyudutkan golongan tertentu, maka yang tercoreng bukan hanya komunikasi publik, tapi juga semangat pelayanan itu sendiri.
Barangkali maksud dari Pak Menkes adalah menekankan pentingnya peningkatan ekonomi sebagai upaya mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Tapi alangkah lebih baik jika pesan itu disampaikan dengan pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif. Karena di negeri ini, terlalu banyak kisah perjuangan yang tidak bisa diukur hanya dari angka atau gaji.
Apabila benar bahwa sehat dan pintar bisa dibeli dengan nominal tertentu, maka mungkin sudah saatnya seluruh tenaga kesehatan dan mahasiswa di bidang kesehatan mengajukan proposal subsidi langsung ke Kemenkes. Bukan untuk hidup mewah, tapi agar teori “Rp15 juta = sehat dan pintar” bisa segera diuji klinis.
Satu hal yang pasti, rakyat tidak butuh sekadar retorika. Yang dibutuhkan adalah perbaikan nyata dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dan yang lebih penting, adalah komunikasi publik yang membangun semangat, bukan membuat sebagian merasa kalah karena saldo yang belum sempat gendut.
Pada akhirnya, setiap pernyataan pejabat publik adalah resep. Dan resep yang baik seharusnya tidak menyakiti, tapi menyembuhkan.
Semoga di masa depan, tidak ada lagi yang harus merasa gagal jadi manusia sehat dan pintar hanya karena belum punya 15 juta per bulan di rekening, hehe.
*) Presiden Mahasiswa BEM UM Surabaya; Mahasiswa S1 Keperawatan FIK UM Surabaya 2024.
