KABAR MADURA | Sebanyak 14 petugas penyuluh perikanan di Kabupaten Pamekasan diakui belum mampu menjalankan tugas secara maksimal. Hal ini diungkapkan oleh
Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Mohammad Djufri Effendi mengungkapkan bahwa jumlah petugas penyuluh perikanan di wilayahnya belum mampu menjalankan tugas secara maksimal.
Jumlah penyuluh perikanan di Pamekasan hanya 14 orang. Mereka bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat di 189 kelurahan dan desa yang tersebar 13 kecamatan.
“Kita memang masih membutuhkan penambahan petugas. Meskipun tahun ini ada satu petugas tambahan, namun satu petugas kita pindah ke Sumenep,” Rabu (9/4/2025).
Djufri menjelaskan bahwa keberadaan para penyuluh tersebut memiliki tugas yang cukup luas, mulai dari memberikan bimbingan, edukasi, hingga memperluas akses informasi dan teknologi kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB), hingga kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Menurutnya, idealnya jumlah petugas dalam pelaksanaan tugas penyuluh perikanan dibutuhkan tiga orang dalam setiap kecamatan, atau setidaknya satu petugas di masing-masing desa. Sayangnya, saat ini hanya tersedia 14 orang petugas. Akibatnya, distribusi petugas tidak merata dan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing.
“Jumlah tersebut jauh dari kata ideal, karena memang seharusnya petugas tersebut ada di setiap desa,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan tugas para penyuluh, Diskan Pamekasan telah melakukan pemetaan tugas dan fungsi penyuluh sesuai dengan bidangnya. Beberapa petugas difokuskan di bidang Pokdakan, KUB dan beberapa bidang lainnya.
Djufri berharap, pemerintah bisa memberikan penambahan petugas perikanan untuk memaksimalkan pelayanan perikanan di Pamekasan.
“Belum ada kepastian terkait penambahan petugas, karena kami telah mengajukan penambahan namun keputusan tersebut ada di pemerintah pusat,” pungkasnya.
Kepala Diskan Pamekasan Abd. Fata turut mengakui perlunya penambahan penyuluh. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait hal itu. Meskipun demikian, Fata meyakini bahwa pendampingan di lapangan selama 2025 akan berjalan maksimal dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu hanya 4 PNS dan 3 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan saat ini, dari 14 petugas yang ada, 10 di antaranya sudah diangkat menjadi PPPK, sisanya PNS.” tuturnya.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya, pihaknya mengakui bahwa kendala di lapangan tidak hanya pada kekurangan tenaga penyuluh, tetapi juga terbatasnya sarana dan prasarana seperti alat tangkap, perahu, dan fasilitas pendukung lainnya. (km62/din)
