KABAR MADURA | Semakin banyaknya denda yang didapat oleh pihak rekanan akibat terlambat menyelesaikan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Sumenep Dulsiam.
Dulsiam ingin proyek yang sampai saat ini belum selesai seratus persen itu harus selesai di awal November 2024. Target tersebut sesuai dengan yang disampaikan kontraktor saat beberapa anggota DPRD Sumenep menginspeksi lokasi proyek itu.
“Kami ingin secepatnya menempati kantor DPRD yang baru, Insya Allah pada November sudah ditempati, ini berdasarkan pernyataan dari PT PP Urban,” katanya, Kamis (17/10/2024).
Dia menegaskan, semakin lama tidak selesai, maka semakin banyak denda yang harus dibayar oleh PT PP Urban selaku pelaksana proyek. Namun dia tidak mempermasalahkan pembangunan itu, karena kualitasnya sesuai dengan RAB.
Sementara itu, Divisi Teknik PT PP Urban Ryan Adi Susilo pada saat dikonfirmasi berkali-kali via telepon tidak diangkat dan tidak ada jawaban kendati ponselnya aktif.
Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Gedung Dinas PUTR Sumenep Indra Aprianto mengatakan bahwa sedang berusaha agar proyek gedung DPRD itu cepat selesai, apalagi denda sudah diberlakukan dan akan terus bertambah setiap harinya.
“Kalau semakin lama tentu lebih banyak denda,” tegas Indra..
Diketahui, proyek yang berlokasi di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan Sumenep itu dikerjakan sejak 2022. Dimulai dari pematangan lahan atau pemadatan lahan yang menghabiskan APBD Rp940 juta. Kemudian pembangunan fisiknya dilanjutkan pada tahun 2023 dengan anggaran senilai Rp41.203.100.000. Kemudian, sisanya Rp60.972.700.000 pada APBD 2024 ini.
Soal denda yang diberikan kepada kontraktor setiap harinya, sudah dijalankan 18 hari sejak berakhirnya masa kontrak. (imd/waw)
