KABAR MADURA | Rata-rata wilayah kepulauan Sumenep mengalami krisis air bersih. Atas kondisi itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Akhmad Zainur Rakhman meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep merealisasikan proyek pengadaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa jaringan perpipaan.
Politisi asal kepulauan ini menegaskan, dalam setiap tahunnya, proyek SPAM dilaksanakan, tetapi tidak semua di kepulauan tersentuh. Misalnya pada tahun 2023 lalu, hanya di Desa Sokarame Paseser Kecamatan Nonggunong, Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa, dan Desa Masalima Kecamatan Masalembu.
Oleh karena itu, pada tahun ini, perlu memaksimalkan program itu, jika tidak merata, maka bisa diajukan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2024.
“Rata-rata masyarakat kepulauan menginginkan air bersih, sehingga program berupa SPAM segera dilaksanakan,” kata anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmad Zainur Rakhman, Rabu (10/7/2024).
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Eri Susanto melalui Kepala Bidang (Kabid) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dedi Falahuddin mengatakan, rata-rata proyek SPAM saat ini sudah proses lelang, pada tahun sebelumnya ada senilai Rp5,3 miliar.
Sementara untuk tahun ini, dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar untuk daerah kepulauan dan di daratan sekitar Rp3 miliar. Seluruhnya ada 17 paket. Salah satunya di Kecamatan Arjasa. Nantinya bisa bertambah jika ada pengajuan melalui dana PAK 2024.
“Saya targetkan paling tidak Agustus sudah dilaksanakan,” ucapnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
