KABAR MADURA | Tidak ingin pupuk bersubsidi dikuasai mafia, Anggota DPRD Sumenep meminta Pemkab Sumenep memperketat mekanisme penyalurannya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, bahwa untuk pengajuan dan penyaluran puluk bersubsidi atas koordinasi di instansinya.
“Tetapi untuk pengawasan dan penjualan bukan wilayah kami, itu instansi lain seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan PP) Sumenep,” kata dia.
Dia menyebutkan, ada tambahan kuota pupuk bersubsidi sebesar 38.663 ton yang diterima Sumenep dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) yang diteruskan dengan SK Bupati Sumenep Nomor 188/176/KEP/435.013/2024.
Menyoroti terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, Anggota DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, meminta Pemkab Sumenep dalam hal ini Diskop UKM dan PP dan instansi lain untuk untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
“Sebab realitanya memang pupuk itu sampai ke kelompok tani, tetapi ada ketuanya yang menjual bukan ke anggotanya tapi ke daerah lain bahkan, maka ini perlu dikawal secara masif,” paparnya.
Politisi Senior PDI Perjuangan itu terus mengingatkan, selain kelompok tani, kios juga perlu diawasi untuk tidak melakukan penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi tersebut.
Kejadian beberapa tahun lalu, terkait adanya mafia pupuk, yang memperjual belikan pupuk bersubsidi kepada yang bukan semestinya. Dalam artian, pihak yang terlibat utamanya kios dan kelompok tani, jangan sampai ada penyelewengan pupuk kembali. Usaha pemerintah untuk menambah kuota pupuk ini jangan sampai sia-sia.
“Saya mohon kepada instansi terkait yakni Diskop UKM dan PP Sumenep sebagai leading sector pengawasan, untuk berhati-hati dan betul-betul diawasi agar distribusi pupuk tepat sasaran,” imbuhnya.
Kepala Diskop UMK dan PP Sumenep, M. Ramli, mengatakan, instansinya merupakan bagian dari tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang bertugas melakukan monitoring pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
“Kami memang terus melakukan monitoring pengawasan. Saat ini, kami masih menunggu jadwal dari sekretariat KP3,” jelas pria asal Kecamatan Pasongsongan itu.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Fathor Rahman
