KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Minimnya realisasi perpustakaan desa (perpusdes) cukup menuai perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebab, dari 189 desa atau kelurahan, hanya ada 87 desa/kelurahan yang sudah membentuk perpusdes. Sedangkan sisanya, 102 desa/kelurahan terkesan mengabaikan pembentukan perpusdes.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi mendesak, harus ada rancangan program yang tepat dari dinas terkait dalam mendorong peningkatan literasi di desa ataupun lintas kecamatan. Meski Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) tidak memiliki wewenang untuk membentuk perpusdes, setidaknya ada imbauan dan saran.
“Tujuannya, tentu untuk meningkatkan minat baca. Sehingga kedepan, seluruh desa dan kelurahan sudah menyediakan perpusdes. Masyarakat itu harus diberi rangsangan agar minat baca tetap optimal. Bagaimana caranya, ya harus dirancang. Jadi harus punya inovasi untuk mencapai itu,” ujarnya kepada Kabar Madura, Kamis (21/12/2023).
Semnetara itu, Pustakawan Disperpusip Pamekasan Qusairi menyebut, secara umum pembentukan perpusdes memang kewenangan dari pemerintah desa (pemdes). Sehingga instanisnya tidak bisa pasang target atas capaian atau realisasi perpusdes. Kendati demikian, instansinya tetap berkewajiban untuk mengawasi terhadap pengembangan pengelolaan perpusdes yang sudah terbentuk.
Ditegaskan, tahun ini tidak ada anggaran khusus pembinaan pengembangan pengelolaan perpusdes. Selama ini hanya memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), baik mengenai pengelolaan administrasi dan lainnya. Bahkan sudah mengajukan anggaran khusus pembinaan. Hanya saja, belum bisa dipastikan pengajuan anggaran tersebut terpenuhi atau tidak.
“Ada yang membentuk secara mandiri ada juga hasil bantuan dari provinsi. Karena sebenarnya, mereka bisa menganggarkan perpustakaan desa melalui anggaran dana desanya. Kami mengupayakan, bagaimana yang sudah terbentuk berjalan optimal,” tegasnya.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Totok Iswanto
