KABAR MADURA | Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Rabu (06/08/2025). Mereka menyoroti fokus, penggunaan, dan transparansi anggaran infrastruktur.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Ach. Suhairi, menyampaikan bahwa poin penting yang menjadi fokus dalam aksi tersebut adalah transparansi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur.
Ia menilai, proses yang berjalan selama ini kurang sesuai dengan mekanisme, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kesehatan anggaran agar prosesnya menjadi lebih jelas.
“Jadi poin yang disepakati akan mengklirkan antara legislatif dan eksekutif mengenai pengadaan barang dan jasa,” paparnya usai melakukan pertemuan dengan perwakilan eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ismail menyampaikan, bahwa mekanisme dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejauh ini telah sesuai prosedur. Termasuk di dalamnya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Pamekasan yang telah melalui jalur reses.
“Jadi nanti selanjutnya akan kami laporkan kepada ketua, jadi semuanya kan sudah ada proses, mekanisme dan prosedurnya,” ungkapnya.
Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan, Akhmad Zaini, menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran infrastruktur yang disuarakan oleh massa aksi akan dilaporkan kepada Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman untuk ditindaklanjuti melalui langkah strategis.
“Kami akan melaporkan kepada pimpinan,” ucapnya singkat. (rul/ong)
