KABARMADURA.ID | PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan Rp7 miliar dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Namun sejauh ini masih berada di angka 50 persen atau Rp3,5 miliar. Sebab para kepala desa (kades) dan lurah enggan menyetorkan hasil pajak tersebut sebelum akhir tahun. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pamekasan Sahrul Munir, Senin (23/10/2023).
Menurutnya, koordinasi untuk peningkatan capaian kepada PBBP2 sudah dilaksanakan bersama 13 camat. Tujuannya, agar bisa ditindaklanjuti terhadap masing-masing kades dan lurah di setiap wilayah. Bahkan setiap bulan sudah melaksanakan evaluasi PAD. Hanya saja, belum membuahkan hasil yang optimal. Akibatnya, angka PAD dari sektor PBB P2 masih Rp3,5 miliar.
“Kami sudah sampaikan dan 13 kecamatan sudah berjanji untuk menagih dan menyampaikan, terutama bagi desa dan kelurahan yang realisasinya pajaknya masih minim,” ujarnya kepada Kabar Madura.
Pihaknya menuturkan, untuk pemenuhan dari target PAD PBB P2 biasanya dipenuhi menjelang akhir tahun. Kondisi itu sudah biasa terjadi setiap tahun, meski sudah dilakukan evaluasi bulanan guna meningkatkan capaian yang telah ditargetkan. “Ini kan sampai akhir Desember pembayarannya, kalau dibayar di awal tahun maka dikenai denda sebesar 2 persen dari total pembayaran PBB P2 terhitung setiap bulan,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Harun Suyitno menegaskan, secara umum PAD harus ditingkatkan. Sebab dampaknya terhadap keberlanjutan program pembangunan yang akan dicapai. Terlebih pada urusan PBB P2 yang sudah jelas by name by address dari warga yang berkewajiban untuk membayar pajak.
“Yang salah ini siapa, ini akan kami panggil nanti, apa yang sebenarnya terjadi. Intinya, kami menekan harus ada peningkatan PAD, kemudian apa yang menjadi beban harus dibenahi,” responnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Totok Iswanto
