KABAR MADURA | Penekanan angka stunting tahun ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Sebab itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk mengatasi persoalan stunting tersebut.
Kepala DPMD Pamekasan Fathorrachman mengatakan, anggaran yang dikhususkan untuk penanganan stunting itu bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), akan tetapi dari dana desa (DD) di setiap desa. Hal itu sudah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, yang mewajibkan setiap desa untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting.
“Jadi kami ingin stunting di Pamekasan bisa menurun dengan drastis dan didukung dengan anggaran,” ujarnya, Selasa (27/2/2024).
Fathor menambahkan, anggaran itu melekat pada anggaran dan pendapatan desa (APBDes) dengan proyeksi dari hasil musyawarah desa (musdes), di mana dimaksudkan untuk memberikan intervensi program yang bisa menekan angka stunting.
“Jadi dari sisi kebijakan kami terus pantau dan mengevaluasi dari intervensi anggaran yang sudah dirancang, apakah sudah tepat sasaran. Anggaran stunting ini wajib dianggarkan di setiap desa, jadi bergantung dengan hasil musdes-nya, intervensi apa yang dilakukan,” tegasnya.
Secara garis besar, kata Fathor, anggaran yang dirancang oleh setiap desa ditujukan agar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus berjalan. Selain itu, juga diinginkan ada program penanganan stunting yang berupa fisik, apabila memang sangat relevan dan tidak melanggar peraturan yang ada.
“Kalau kami kuncinya harus ada kolaborasi dan data stunting harus jelas, supaya bisa terus ditekan dengan berbagi intervensi program yang anggarannya berasal dari DD,” ungkapnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Sule Sulaiman
