KABARMADURA.ID | SUMENEP -Hingga memasuki akhir tahun 2023, pengelompokan potensi perekonomian desa belum optimal. Kondisi ini membutuhkan kepedulian lintas sektor. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Fadholi, Selasa (28/11/2023).
Dia mengaku, selama ini belum ada pendampingan secara insentif, lantaran keterbatasan anggaran. Bahkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun pusat belum ada yang terfokus pada pengelompokan penggalian potensi desa. Sehingga hanya ada puluhan desa yang memperoleh pendampingan tahun ini.
“Ada 60 desa yang sudah memiliki potensi. Jadi puluhan desa ini aktif menggali potensi desanya masing-masing,” ujarnya kepada Kabar Madura.
Pihaknya menuturkan, dari 60 desa hanya 50 desa yang mendapat pendampingan dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Sedangkan sisanya, 10 desa mendapat pendampingan dari lembaga masyarakat seperti Lakpesdan Sumenep. Sedangkan secara umum, pengembangan potensi masih berkurang pada sektor simpan pinjam.
“Potensi simpan pinjam ini kami temukan hampir di setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hari belum ada yang dikelola secara bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Ubaidillah mengaku, untuk kemajuan masing-masing desa sering berkoordinasi dengan pemdes. Bahkan berbagi jaringan demi meningkatkan potensi di setiap desa. Seperti, mengkolaborasikan potensi satu desa dengan desa lainnya.
“Misalnya, ada desa yang mengembangkan unit usaha yang berbahan dasar potensi lokal, seperti mengelola hasil bumi, beras, maka tentu itu desa potensial di Sumenep juga difasilitasi untuk menjalin mitra,” responnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Totok Iswanto
