KABAR MADURA | Komitmen untuk mensejahterakan masyarakat terus melekat pada sosok Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Tahun ini, Bupati Fauzi menambah usulan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Pada 2024 lalu, BLT DBHCHT di Sumenep disalurkan ke 3.150 KPM, terdiri 895 buruh tani tembakau dan 2.255 buruh pabrik rokok, dengan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Sementara tahun ini pengusulannya ditambah menjadi 5.000 KPM.
“Itu (tahun) sebelumnya yang hanya 3.150 KPM. Jadi tahun ini hampir dua kali lipatnya,” ujar Bupati Fauzi kepada Kabar Madura, Rabu (29/1/2025).
Penambahan ini bertujuan untuk memperluas penerima manfaat, mengingat masyarakat Sumenep yang bergelut di bidang industri tembakau sangat banyak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyebut, tahun ini Pemkab Sumenep mengajukan anggaran Rp4,5 miliar khusus BLT DBHCHT tersebut.
“Kami berharap pengusulan ini dapat diterima, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi,” tegasnya.
Namun, Bupati Fauzi belum bisa memastikan seberapa banyak penerima di masing-masing kategori. Sebab itu nantinya disesuaikan dengan usulan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Dia juga berharap, industri tembakau ini bisa terus memberikan dampak positif ke seluruh elemen masyarakat, terutama buruh tani dan buruh pabrik rokok.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Erwin Hendra mengatakan, pihaknya optimistis penambahan KPM BLT DBHCHT ini akan terwujud. Sebab, ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari Menkeu RI untuk BLT DBHCHT 2024 lalu.
“5.000 KPM itu akan membutuhkan anggaran Rp4,5 miliar,” sebutnya. (ara/zul)
