KABAR MADURA | Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mulai dirasakan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Geger, Bangkalan. Kondisi itu membuat warga terpaksa beralih membeli Pertamax dengan harga eceran yang hampir menyentuh Rp20 ribu per liter.
Salah satu penjual bensin eceran di Desa Katol, Kecamatan Geger, Mardiana, mengaku sudah sekitar sepekan terakhir tidak lagi menerima pasokan Pertalite. Selama periode tersebut, dia hanya memperoleh pasokan BBM nonsubsidi jenis Pertamax untuk dijual kepada pelanggan.
“Sudah mungkin satu mingguan ini memang tidak ada pengiriman BBM bersubsidi. Jadi, kami hanya mendapatkan pasokan BBM jenis Pertamax,” ujarnya, Senin (29/6/2026).
Menurut Mardiana, sebagian besar pembeli yang datang masih mencari Pertalite. Namun karena stok tidak tersedia, mereka akhirnya membeli Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam.
“Permintaan dari pembeli biasanya banyak yang mencari BBM jenis Pertalite. Karena adanya Pertamax, mereka terpaksa beli Pertamax yang harganya Rp19 ribu per liternya,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Shohib, warga Desa Kombangan, Kecamatan Geger. Dia mengaku tidak memiliki pilihan lain selain membeli Pertamax agar aktivitas sehari-harinya tetap berjalan.
“Sudah cukup lama. Karena tidak ada pilihan lain, saya terpaksa beli Pertamax meski mahal sekali, hampir Rp20 ribu satu liternya,” tuturnya.
Shohib menilai distribusi BBM bersubsidi ke wilayah pedesaan perlu segera dievaluasi. Menurutnya, kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jeriken seharusnya diikuti solusi yang memudahkan masyarakat desa mendapatkan bahan bakar.
“Menurut saya skema pendistribusian harus diubah. Kalau pembeli dengan jeriken dilarang undang-undang, maka pemerintah juga perlu menyiapkan solusi yang efektif. Jangan sampai seperti sekarang, masyarakat desa seolah menjadi anak tiri,” keluhnya.
Dia menambahkan, mayoritas penduduk Indonesia, termasuk di Bangkalan, tinggal di wilayah pedesaan. Sebab itu, akses terhadap BBM bersubsidi seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
“Mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di desa. Tapi akses terhadap BBM subsidi justru sulit. Kalau dibiarkan seperti ini, yang paling dirugikan masyarakat desa. Setidaknya harus ada solusi yang benar-benar efektif dari pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan Moh. Rasuli menjelaskan, distribusi BBM telah diatur dalam undang-undang. Pembelian menggunakan jeriken tetap dilarang, kecuali bagi kelompok tertentu yang memenuhi persyaratan.
“Pembelian dengan jeriken boleh kalau ada rekomendasi, memang peruntukannya untuk petani, nelayan, dan juga UMKM seperti itu,” tuturnya.
Kata Rasuli, pengendalian penjualan BBM subsidi dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan oleh oknum tertentu.
Meski demikian, pihaknya menyatakan siap berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM subsidi ke wilayah pedesaan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nanti akan kami coba, karena memang kalau warga desa harus membeli ke SPBU jaraknya jauh,” pungkasnya. (fik/zul)
