KABAR MADURA | Ketika sejumlah anggaran dipangkas, seperti pembangunan jalan dan bantuan sosial, demi kebijakan efisiensi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep justru ingin terbang ke Yogyakarta.
Banggar DPRD Sumenep ingin menggelar rapat di Yogyakarta. Padahal, fasilitas sangat memadai jika rapat tentang pembahasan anggaran 2026 digelar di Sumenep.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sejak awal 2025 telah memaksa sejumlah dinas melakukan rasionalisasi. Bantuan untuk masyarakat terdampak kemiskinan, hingga proyek infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dikorbankan. Namun, tidak semua pihak tampak kompak menjalankan ikat pinggang fiskal tersebut.
Pasalnya, rapat Banggar yang akan digelar di Yogyakarta pada pekan kedua Bulan Juli itu memicu kritik keras dari publik. Salah satu yang angkat bicara adalah Wakil Sekretaris DPD KNPI Sumenep Sumenep, Alif Rofiq.
Mantan Ketua PC PMII Sumenep itu mengatakan, langkah Banggar DPRD Sumenep tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi.
“Ketika rakyat diminta bersabar karena anggaran terbatas, mereka justru mau rapat di luar kota. Lalu apa tujuan rapat di luar kota. Apa bedanya jika dilaksanakan di Sumenep. Toh, Sumenep juga sudah punya hotel berbintang. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga tentang empati terhadap kondisi masyarakat,” papar Alif Rofiq, Senin (7/7/2025).
Disampaikan Alif, rapat pembahasan anggaran seharusnya bisa dilaksanakan di gedung DPRD atau kalau mau di Hotel, Sumenep saat ini sudah ada yang berbintang.
Dia menyebut, tindakan ini menunjukkan bahwa sebagian elit politik daerah masih gagal memahami makna dari efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Ini bentuk ketidakpekaan. Ada banyak jalan rusak yang gagal diperbaiki, ada bantuan sosial yang juga gagal dilaksanakan. Tapi anggota Banggar DPRD Sumenep ingin duduk nyaman di luar kota untuk membahas anggaran yang justru dipotong untuk kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Sebab, kegiatan tersebut tetap difasilitasi penuh oleh APBD, termasuk akomodasi, konsumsi, hingga uang harian peserta.
Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan Pemkab Sumenep sendiri, dirancang sebagai respon atas keterbatasan fiskal dan arahan dari pemerintah pusat.
Namun, kebijakan itu tampaknya berjalan timpang jika tidak diikuti dengan semangat penghematan oleh semua unsur penyelenggara negara, lebih-lebih wakil rakyat yang punya kewenangan dalam hal penganggaran.
Alif menambahkan, publik punya hak untuk menilai tindakan ini sebagai bentuk pemborosan. Dia meminta DPRD menjelaskan secara terbuka berapa anggaran yang dihabiskan dan apa urgensinya digelar jauh dari Sumenep.
“Kalau bicara efisiensi, mari kita efisien bersama-sama. Jangan hanya rakyat yang disuruh hemat, sementara wakil rakyat malah bermewah-mewah atas nama rapat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep mengaku, jika rencana Banggar DPRD Sumenep yang akan melaksanakan rapat di Yogyakarta masih belum jelas.
“Belum final,” katanya singkat. (ara/ong)
