KABAR MADURA | Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan zero kemiskinan ekstrem, sebagaimana yang ditargetkan secara nasional. Namun, hingga kini, capaian penekanan semester pertama masih belum diketahui.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan Sigit Priyono menyampaikan, target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) kemiskinan ekstrem pada 2024 nol persen. Maka, secara otomatis di setiap daerah harus juga menargetkan nol persen. Sehingga terdapat beberapa cara yang dilakukan secara integrasi dari setiap pemangku kebijakan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
“Mudah-mudahan angka kemiskinan ekrem 0,18 persen bisa sesuai dengan target pemerintah pusat menjadi 0,0 persen,” ujarnya, Kamis (4/7/2024).
Sigit menegaskan, terdapat beberapa strategi yang sudah dilakukan sepanjang 2024, di antaranya meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dan melakukan evaluasi supaya target zero kemiskinan ekstrem bisa terimplementasi.
Diketahui, untuk angka kemiskinan ekstrem di Pamekasan pada 2022 sebanyak 1,97 persen, dan 2023 sebanyak 0,18 persen. Sedangka untuk 2024 masih belum diketahui jumlahnya, tetapi berkaca pada biasanya, untuk data kemiskinan bisa diketahui pada November.
“Penanganan kemiskinan ini kan kompleks, harus bersinergi, mudah-mudahan di tahun ini ekonomi nasional pertumbuhannya membaik, angka inflasi stabil, termasuk pertumbuhan ekonomi di Pamekasan membaik. Karena itu semua saling mempengaruhi, jadi Pamekasan akan mengikuti panduan dari pemerintah pusat,” jelas Sigit.
Dia meyakini angka kemiskinan ekstrem di Pamekasan akan berkurang. Hal itu melihat tren persentase penduduk miskin selama 3 tahun terakhir yang semakin menurun.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan Anwar menyampaikan, estimasi tingkat kemiskinan ekstrem Pamekasan 2023 berdasarkan perhitungan estimasi oleh Satgas Data Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pihaknya tidak terlibat dalam penghitungan data kemiskinan ekstrem.
“Karena bukan BPS yang menghitung, maka kami tidak tahu pakai jumlah penduduk berapa, dari angka 0.18 persen angka kemiskinan ekstrem tersebut. Sehingga hal itu menunjukkan estimasi besaran jumlah penduduk saja, tidak dipahami sebagai angka mutlak jumlah penduduk,” ungkapnya.
Adapun untuk jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS, pada 2021 angka jumlah penduduk miskin 15,30 persen, 2022 sebanyak 13,93 persen, dan 2023 sebanyak 13,85 persen.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Sule Sulaiman
