KABAR MADURA | Program Sekolah Rakyat (SR) yang akan segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin meminta agar program tersebut dikaji secara matang dan terukur, baik dari sisi perencanaan maupun keberlanjutan.
Menurutnya, meskipun program ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dan sepenuhnya gratis, namun perlu evaluasi menyeluruh karena di Sumenep sendiri sudah banyak lembaga pendidikan yang tidak memungut biaya, terutama pesantren.
“Sebab di Sumenep ini banyak pondok pesantren yang tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai program SR ini tumpang tindih atau justru tidak efektif,” kata Samioeddin.
Dia menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, bukan hanya sekadar menjalankan program demi pencitraan atau popularitas. Harus ada jaminan bahwa layanan pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik, hingga pembiayaan operasional bisa berjalan konsisten dalam waktu panjang.
“Artinya, ini harus benar-benar terukur rencana dan keberlangsungannya. Jangan sampai asal jalan, tapi ke depan terbengkalai,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep Agus Dwi Saputra menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sekitar 30 tenaga pendidik untuk mendukung operasional awal Sekolah Rakyat. Tenaga tersebut akan mengisi formasi untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Untuk jenjang SD kami siapkan sekitar 10 orang, sementara SMP lebih banyak yakni sekitar 20 karena kebutuhan guru mata pelajaran lebih kompleks,” jelas Agus.
Konsep SR menurutnya, adalah menyediakan pendidikan gratis lengkap dengan fasilitas asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Lokasinya akan sementara bertempat di Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Batuan.
Program ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), dan digadang-gadang menjadi percontohan pendidikan berbasis pemerataan akses di daerah kepulauan seperti Sumenep. (ara/waw)
