KABAR MADURA | Tahun 2024 ini, program sekolah penggerak akan berakhir. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Samioeddin mempertanyakan efektivitas program tersebut dalam memajukan pendidikan di Sumenep.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep itu, program tersebut terbilang program rahasia, karena tidak banyak lembaga pendidikan di ujung timur Pulau Madura ini tersasar atau lolos program tersebut.
“Hingga saat ini, teknisnya seperti apa, efektivitas juga bagaimana, masih belum ada indikator, kegiatannya seperti apa,” kata dia.
Mestinya, imbuh Samioeddin, jika program tersebut dari pemerintah pusat, mestinya ada sinergitas dan dipahami oleh pemerintah daerah untuk mengaplikasikan atau menjalankan program tersebut.
“Kan tidak semua sekolah, dan yang sudah menerapkan itu bagaimana, kok kayaknya sama dengan pendidikan pada umum,” paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, pihaknya mengakui tidak banyak terlibat pada program tersebut, pembinaan dan realisasinya dibimbing langsung oleh pemerintah pusat.
“Itu kami kadang saja yang dilibatkan program itu, jika kami diminta saja, sebab jika ada kegiatan panitianya dari kementerian langsung,” paparnya.
Dia juga mengatakan, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk mengikuti program sekolah penggerak secara mandiri, karena program tersebut sudah tidak diperpanjang lagi.
Dari 700 lebih satuan pendidikan di Sumenep, jumlah sekolah penggerak tidak sampai separuh. Bahkan hanya sebagian kecil, yakni tidak sampai 100 sekolah saja.
“Sehingga kami sendiri tidak bisa melakukan evaluasi, tapi kabarnya tahun ini tahun terakhir,” paparnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
