KABAR MADURA | Aktivis mahasiswa kembali mendatangi Kantor Bupati Bangkalan untuk menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah, Rabu (4/1/2026). Sebelum ditemui bupati, aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Situasi mulai kondusif setelah Bupati Bangkalan Lukman Hakim turun langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA). Demonstrasi itu digelar sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Lukman Hakim dan Wakil Bupati Fauzan Ja’far.
Dalam orasinya, para mahasiswa mengecam kepemimpinan Lukman-Fauzan yang dinilai belum menunjukkan langkah serius dalam memperbaiki kondisi Bangkalan, khususnya di sektor pendidikan.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, M. Auqof Nur, menyampaikan, kedatangan mereka bertujuan untuk mengingatkan bupati dan wakil bupati agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh instansi pemerintah.
Mereka juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar di lingkungan pendidikan, khususnya terhadap penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta pembiaran terhadap kondisi gedung sekolah yang rusak.
“Di Kecamatan Sepuluh, PIP siswa dipotong. kemudian sekolah yang rusak tidak kunjung diperbaiki, dan yang terjadi apa? indeks pembangunan manusia (IPM) Bangkalan jalan ditempat. Ini indikasi awal kalau pemerintah abai terhadap pendidikan,” jelasnya.
Menanggapi kritik itu, Bupati Lukman Hakim menegaskan, pemkab saat ini tengah berupaya menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Terkait kerusakan bangunan sekolah, dia mengakui adanya kendala pada status kepemilikan lahan.
Menurutnya, meski anggaran perbaikan telah tersedia, realisasi tidak dapat dilakukan karena banyak aset tanah sekolah masih berstatus milik perseorangan, bukan milik Pemkab Bangkalan.
“Sebelumnya sudah ada yang akan diperbaiki, tapi waktu itu di Kecamatan Arosbaya terkendala hak milik atas tanah, ahli warisnya meminta kompensasi ,” tuturnya.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga meminta aktivis mahasiswa untuk melaporkan secara resmi jika menemukan oknum yang melakukan pemotongan dana PIP. Dia menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum atas praktik tersebut.
“Sebut saja siapa oknum tersebut dan cari buktinya, mari kita laporkan bersama agar ditindak secara hukum,” tegas Lukman. (km95/zul)
