KABAR MADURA | Satu tahun lebih identitas kependudukan digital (IKD) sudah diimplementasikan di kawasan Pamekasan. Namun, hingga sekarang, aktivasi IKD hanya mencapai 13 ribu. Padahal, jumlah masyarakat wajib KTP sekitar 600 ribu. Artinya, kurang lebih masih ada 587 ribu masyarakat Pamekasan wajib KTP yang belum aktivasi IKD.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) selaku instansi terkait harus lebih masif dalam melakukan sosialisasi penerapan IKD tersebut, seperti sosialisasi melalui media online atau offline.
Selain itu, juga perlu kerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan dan sosialisasi di perguruan tinggi dan pondok pesantren. Dengan begitu, dia meyakini grafik aktivasi IKD bisa meningkat.
“Harus sosialisasi lewat perangkat desa dan kelurahan serta ke kampus dan pondok pesantren juga,” ujarnya, Senin (24/6/2024).
Sementara itu, Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Pamekasan Alfin Nour mengungkapkan, minimnya capaian IKD itu lantaran masyarakat masih belum mengetahui terkait pemanfaatan IKD. Menurutnya, IKD itu bisa membuat praktis pemenuhan administrasi kependudukan.
Dia mengklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pihak desa serta beberapa lembaga perguruan tinggi, kelompok dasawisma, dan sekolah. Pihaknya optimistis tahun ini akan sampai target, yakni sebanyak 20 ribu aktivasi IKD.
“Di tahun 2023 kami target 10 ribu, tapi tercapai 7 ribu. Tahun ini, targetnya 20 ribu, yakin capai target, karena dibandingkan tahun lalu, antusias masyarakat cukup baik,” tukasnya.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
