KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan penurunan angka stunting menjadi hanya 10 persen pada tahun 2025.
Meski demikian, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin mengingatkan bahwa target ini tidak akan tercapai jika barometer keberhasilan dan langkah intervensi tidak jelas dan konkret.
“Angka stunting memang terus turun, itu bagus. Tapi kalau tidak dibarengi dengan indikator dan cara yang terukur, target 10 persen itu hanya akan jadi slogan,” kata dia.
Menurutnya, kasus stunting di Sumenep ini terkesan sulit dituntaskan, padahal sumber makanan bergizi seperti ikan melimpah dan murah, tinggal bagaimana pola konsumsi dan intervensinya.
“Nah berarti sosialisasinya harus terus dioptimalkan, bagaimana masyarakat bisa menerapkan hidup yang sehat penuh gizi,” imbuhnya.
Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep drg. Ellya Fardasah, tren penurunan stunting di Sumenep cukup progresif. Dari angka 29 persen pada 2021, turun menjadi 21,6 persen di 2022, lalu 16,7 persen di 2023. Untuk tahun 2024, angka masih dalam proses validasi pusat, namun pihaknya optimis bisa mencapai target 14 persen.
“Dari data lapangan, sudah ada penurunan. Kami harap dengan strategi tahun ini dan tahun depan, angka 10 persen di 2025 bisa dicapai,” katanya.
Ellya menjelaskan, pihaknya menempuh dua pendekatan utama yakni intervensi spesifik yang menyasar langsung ibu hamil, balita, dan remaja putri, seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan tablet tambah darah.
Selanjutnya, menggunakan intervensi sensitif, yakni menyangkut sektor pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan pola asuh keluarga. Salah satu contohnya adalah program pembangunan jamban sehat, yang sangat berpengaruh terhadap pencegahan infeksi penyebab stunting.
“Kadang terlihat tidak berhubungan, tapi sanitasi buruk berdampak besar. Anak-anak gampang terinfeksi bakteri, sehingga penyerapan gizi terganggu,” pungkasnya. (ara/waw)
