KABAR MADURA | Pada peringatan Hari Anak Nasional 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mengupayakan agar di Sumenep menjadi kabupaten ramah anak. Sayangnya, saat ini masih perlu pembenahan termasuk fasilitas dan lainya
Terbukti, hingga saat ini tidak semua Kecamatan di Sumenep memiliki forum anak, dari 27 kecamatan di Sumenep, yang memiliki forum anak hanya ada tujuh kecamatan yakni di Kecamatan Kota, Kalianget, Batuan, Ambunten, Bluto, Ganding, dan Kecamatan Lenteng.
“Untuk kecamatan lainnya masih belum, masih proses dilakukan pembentukan,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Mustangin melalui Kabid Perlindungan Anak Dwi Regnani, Selasa (23/7/2024).
Untuk kasus anak, saat ini mencapai hingga 14 perkara, mulain kasus pencabulan anak, kasus anak hilang, pelecehan seksual, KDRT, penemuan bayi, serta penganiayaan terhadap anak.
Menurutnya, selain menjadi wadah silaturahmi antaranak di Sumenep, forum anak juga menjembatani semua hal yang berkenaan dengan anak, khususnya dalam pelopor dan terlapor, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (2P dan PAPP).
“Pembinaan secara khusus terhadap anak sudah dilakukan melalui forum anak,” paparnya.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Hasinuddin Firdaus mangatakan, mengenai fasilitas bermain anak saat ini sudah disediakan oleh Pemkab Sumenep, yakni di Taman Adipura atau yang disebut Taman Bunga, Taman Kejora dan di Taman Pandian.
Namun, tidak ada pengawasan khusus dari pemerintah. Alasannya, hal itu merupakan fasilitas umum dan perlu dijaga oleh orang tua masing-masing. Tetapi, dirinya mengklaim bahwa fasilitas bermain anak yang difasilitasi oleh pemerintah dipastikan aman.
“Nantinya akan ada penambahan fasilitas khusus anak bermain seperti di Taman Tajamara, mulai proses diajukan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumenep Nunung Fitriana menegaskan, pada Hari Anak Nasional ini, semestinya Pemkab Sumenep melalui OPD teknis memaksimalkan fasilitas dan pengawasan khusus anak.
Termasuk fasilitasnya semestinya pemerintah menyediakan ruang aman serta memberikan makanan bergizi terhadap anak, sebab jika tidak dimaksimalkan, maka kasus anak terus terjadi. Program yang dicanangkan pemerintah mengenai anak saat ini hanya formalitas.
“Cukup melaksanakan kegiatan dan menyetorkan SPj itu sudah dianggap selesai, padahal ada yang sangat penting yakni membina anak secara terus-menerus, pada hari anak memang menjadi PR pemerintah dalam meminimalisir kasus anak,” kata dia.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
